Pendapatan negara hingga akhir tahun diproyeksikan sebesar Rp2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target APBN 2025.
Belanja negara pada 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.527,5 triliun atau 97,4 persen dari pagu APBN Rp3.621,3 triliun.
Minimalkan penerbitan SBN dengan memanfaatkan tambahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangam (Kemenkeu) memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Proyeksi defisit ini pun tercatat melebar dibandingkan target dalam APBN sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen. Alhasil, pemerintah berharap realisasi belanja negara pada semester II-2025 menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pendapatan negara hingga akhir tahun diproyeksikan sebesar Rp2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.
Penerimaan perpajakan menyumbang Rp2.387,3 triliun atau 95,8 persen dari target, dengan penerimaan pajak sebesar Rp2.076,9 triliun (94,9 persen dari target) dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp310,4 triliun (102,9 persen dari target).
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp477,2 triliun atau 92,9 persen dari target APBN. Adapun penerimaan hibah tercatat sebesar Rp1 triliun, jauh di atas target APBN yang hanya Rp0,6 triliun.
Belanja negara pada 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.527,5 triliun atau 97,4 persen dari pagu APBN Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp2.663,6 triliun atau 98,6 persen dari target, dengan belanja kementerian/lembaga (KL) mencapai Rp1.275,6 triliun (109,9 persen dari target).
"(Belanja K/L) akan digunakan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, serta investasi," ungkap Kemenkeu.
Belanja non-kementerian/lembaga diperkirakan sebesar Rp1.387,8 triliun atau 90 persen dari target, diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.
Transfer ke daerah (TKD) diproyeksikan mencapai Rp864,1 triliun atau 93,9 persen dari target, dengan fokus pada pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk penyesuaian tambahan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) serta penyerapan anggaran alamiah. Dengan begitu, keseimbangan primer 2025 diperkirakan berada pada posisi defisit Rp109,8 triliun atau 173,4 persen dari target.
Pemerintah memproyeksikan laju pembiayaan anggaran tahun ini akan mencapai Rp662 triliun atau meningkat dari target dalam APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun. Capaian ini pun sekitar 107,2 persen dari target.
Untuk meminimalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pemerintah akan memanfaatkan tambahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Dengan strategi ini, pemerintah optimistis realisasi belanja di paruh kedua tahun akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025