Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Yogyakarta, Eko Darmanto (ED) belum resmi dicopot dari jabatannya sampai hari ini. Pencopotannya masih menunggu surat dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu (Itjen Kemenkeu).
"Saya tergantung Itjen. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini Itjen udah ada," kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Kamis (2/3/2023).
Askolani menjelaskan bahwa ED bakal dibebastugaskan alias dicopot dari jabatannya begitu surat dari Itjen sudah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"(Setelah surat diterima DJBC), baru kemudian Bea Cukai follow up segera, langsung (dicopot)," jelasnya.
Mekanisme yang sama juga dilakukan saat Kemenkeu mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pencopotan Rafael berdasarkan PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, 'pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan dan kelancaran tugas'.
Surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin tersebut termuat dalam surat Nomor: ST-321/IJ/IJ.1/2023 tertanggal 22 Februari 2023.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara sebelumnya memerintahkan DJBC dan Itjen Kemenkeu untuk mengurus pencopotan ED.
"Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar yang bersangkutan segera dibebastugaskan secepat mungkin," kata Suahasil dalam Konferensi Pers Sinergi Kemenkeu dan KPK dalam Pengawasan Pegawai Kementerian Keuangan di Kantor Kemenkeu, Rabu (1/3/2023).
Suahasil telah menginstruksikan Dirjen Bea dan Cukai dan Irjen Kemenkeu untuk menindaklanjuti ED dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut. Harta ED dalam LHKPN akan dicocokkan, termasuk dengan laporan SPT pajaknya. Kemenkeu juga mendalami pelanggaran etika dan disiplin ED.
Dijelaskannya, DJBC telah memanggil ED dan mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan atas unggahan foto ED di media sosial, yang dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kementerian Keuangan.
"Terkait dengan hal ini dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil yang bersangkutan," tambahnya.