Pekerja di Industri Mebel Terancam PHK Imbas Tarif Trump

Pasar AS, kata Dedy, saat ini menjadi target utama ekspor mebel Indonesia, dengan kontribusi mencapai 60 persen dari total nilai sebesar 2,2 miliar dolar AS. Karena itu, kebijakan proteksionis Trump yang berpotensi menurunkan permintaan di pasar tersebut diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri mebel nasional.

Dia menilai, meski kebijakan tersebut merugikan Indonesia, langkah Trump perlu dipahami sebagai upaya melindungi industri domestik AS. Dia mengimbau agar semua pihak menyikapinya secara bijak dan tidak reaktif.

"Untuk itu, kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya," ujar Dedy.

Dedy mengingatkan kewaspadaan tetap diperlukan. Para pemangku kepentingan didorong segera menyusun langkah-langkah antisipatif guna memitigasi potensi dampak negatif dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

Dia menyarankan pemerintah Indonesia merespons kebijakan tarif AS dengan menyesuaikan tarif impor produk asal Amerika, namun tetap berhati-hati agar tidak merusak hubungan bilateral kedua negara.

"Untuk mengantisipasi penurunan ekspor di pasar AS, pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar non-tradisional yang sudah diinisiasi oleh dalam beberapa tahun terakhir ini," ujar Dedy.

Di sisi lain, pasar utama seperti AS dan Uni Eropa masih dianggap strategis, sehingga penguatan diplomasi ekonomi dinilai penting untuk menekan hambatan perdagangan dan menjaga daya saing ekspor mebel Indonesia.

Dedy menekankan pentingnya optimalisasi pasar dalam negeri sebagai langkah pelengkap perluasan ekspor. Peningkatan belanja pemerintah terhadap produk lokal perlu didorong melalui realokasi anggaran, guna mendorong pertumbuhan industri nasional.

Menurutnya, implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara konsisten serta pengendalian impor murah dan ilegal menjadi bagian dari strategi perlindungan industri lokal.

"Guna mendorong industri dalam negeri juga diperlukan kebijakan insentif dan fasilitasi industri padat karya. Baik untuk industri dengan orientasi pasar dalam negeri maupun ekspor," kata Dedy.

Menurutnya, kemudahan perizinan investasi perlu diperkuat untuk menarik investasi pada industri yang menguasai teknologi dan menghasilkan produk berdaya saing. Hal itu harus disertai peningkatan kualitas desain, teknologi, fasilitas produksi, dan bahan baku, dalam satu kebijakan industri yang terpadu.

Dia juga menyoroti pentingnya pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu mengoperasikan teknologi modern. Dukungan kebijakan produksi, kata Dedy, harus bersinergi agar tercipta ekosistem industri kecil dan menengah yang kuat.

Selain itu, kepastian hukum juga dinilai krusial. Penegakan hukum yang tegas dan adil dinilai perlu diperkuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

"DPP Asmindo siap untuk duduk bersama dengan semua asosiasi industri terkait dan juga dengan Pemerintah, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan nyata dalam rangka membangun ekosistem yang kuat di industri mebel dan kerajinan Indonesia," ujarnya.