Jakarta, IDN Times - Pembangunan Ibu Kota Nusantara terus diakselerasi, terlebih upacara HUT Republik Indonesia ke-79 akan dilaksanakan di IKN. Berbagai proses pembangunan dipercepat demi kelancaran acara sakral tahunan Indonesia itu
Lantas bagaimana progres realisasi anggaran pembangunan IKN hingga Juli?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi tersebut mencapai 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024.
"Jadi, yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi, tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di kuartal III maupun di kuartal terakhir (2024)," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Sri Mulyani menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua terealisasi karena perjanjian kontraknya per termin.
"Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan, nah bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kami pay atau ada perjanjian kontraknya per termin," katanya.
Secara rinci realisasi anggaran IKN ini terbagi dua yakni untuk klaster infrastruktur dan non infrastruktur.
Realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp9,0 triliun dari Pagu Rp39,3 triliun dipergunakan untuk berbagai aspek.
"Kami juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja VVIP, jalan tol, jembatan IKN, yang kemarin beberapa mulai berfungsi. Tapi, beberapa perlu disempurnakan. Kemudian fasilitas air, akan ada 22 embung sebagai tampungan air dan akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60," kata Sri Mulyani.
Sementara, untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, sosialisasi IKN, pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, dan operasional OIKN.