Pemda Ribut TKD Dipangkas, Purbaya: Uangnya Banyak, Habisin Dulu!

05 Nov 2025, 08:50 WIB

Triyan Pangastuti

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Trian)

Intinya sih...

Belanja program di daerah naik Rp447,2 triliun. Pemerintah pusat tetap berpihak pada pemerintah daerah meskipun TKD turun, dengan alokasi program meningkat signifikan.
Menkeu minta daerah perbaiki data dan realisasi belanja. Purbaya meminta bukti yang kuat terkait realisasi belanja agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
Arah kebijakan TKD 2026 fokus pada penggunaan terarah dan mendukung prioritas nasional seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pembiayaan kreatif.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan pemangkasan TKD sempat memicu protes dari sejumlah kepala daerah, termasuk gubernur, yang beberapa waktu lalu mendatanginya di Kementerian Keuangan.

Menurut Purbaya, setelah dilakukan pengecekan, masih banyak dana daerah yang mengendap di perbankan dan belum terserap sepenuhnya. Ia menekankan bahwa dana tersebut seharusnya bisa segera digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kemarin datang ke saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal, habiskan saja dulu duitnya baru ribut ke saya. Begitu saya lihat, oh duitnya masih banyak,” ujarnya.

1. Belanja program di daerah naik Rp447,2 triliun

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Purbaya menegaskan keberpihakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga, meskipun Transfer ke Daerah (TKD) turun dari Rp919 triliun menjadi Rp693 triliun untuk APBN 2026.

Ia menjelaskan, alokasi berbagai program untuk daerah justru meningkat signifikan, dari Rp930 triliun menjadi Rp1.377 triliun, atau naik sebesar Rp447,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah TKD berkurang, pemerintah tetap memperkuat dukungan fiskal kepada daerah melalui program-program prioritas yang lebih besar dan terfokus, sehingga nilai manfaat yang diterima daerah tidak berkurang.

"Harusnya manfaat di daerah sih lebih tinggi, enggak berkurang lah kalau saya bilangnya. Cuman kan kadang-kadang juga pemerintah daerah mempunyai aspirasi sendiri kan. Kalau begini terus seolah-olah dibalik dari desentralisasi ke sentralisasi lagi," tegasnya.

2. Menkeu minta daerah perbaiki data dan kecepatan realisasi belanja

ilustrasi arus kas (IDN Times/Aditya Pratama)

Purbaya meminta pemerintah daerah memperbaiki data dan menyediakan bukti yang lebih kuat terkait realisasi belanja mereka, agar anggaran yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tanpa bukti tersebut, ia akan sulit mengajukan atau mempertahankan kebijakan anggaran di tingkat Presiden.

"Saya perlu cerita yang lebih kuat dari pemerintah-pemerintah daerah tentang belanjanya, tentang ininya, supaya saya bisa angkat ini atau debat ke Presiden Prabowo Suianto, daerah udah bagus sekarang kita biarkan mereka membangun sesuai dengan kemampuan mereka kita bantu awasi dari pusat. Tapi tanpa track record let's say 2-3 bulan ke depan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, tolong bicara dengan pemerintah untuk berbuat seperti itu, perbaikilah semuanya, supaya saya bisa membantu mereka juga," tegasnya.

3. Arah kebijakan TKD 2026

Ilustrasi cadangan devisa. (IDN Times/Arief Rahmat)

Adapun arah kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 berfokus pada penggunaan yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk mendukung prioritas nasional seperti pendidikan dan kesehatan, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui belanja produktif.

Selain itu, TKD juga akan diarahkan untuk mendukung keseimbangan fiskal pusat dan daerah, program prioritas seperti penggajian ASN dan pelayanan publik, serta mendorong pembiayaan kreatif.