Pemerintah Godok Skema Campuran Biayai Giant Sea Wall

25 Feb 2026, 14:00 WIB

Trio Hamdani

Pemerintah Godok Skema Campuran Biayai Giant Sea Wall

Ilustrasi Tanggul Laut Raksasa. (dok. Pemkot Semarang)

Intinya Sih

Pemerintah tengah mengkaji skema pembiayaan campuran untuk proyek Giant Sea Wall, melibatkan APBN, kerja sama pemerintah-swasta, dan investasi murni agar tidak membebani anggaran negara.
Belum ada negara yang ditunjuk sebagai mitra utama, namun perencanaan sudah disusun dengan mempertimbangkan pengalaman dan kekuatan finansial calon mitra internasional di bidang infrastruktur serupa.
Proyek ini mendesak karena ancaman penurunan tanah di Pantura Jawa yang berpotensi menggandakan jumlah warga terdampak pada 2040–2050 serta mengancam industri dan permukiman padat penduduk.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menyatakan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) akan menggunakan skema pembiayaan yang beragam.

Pemerintah kini tengah mengkaji secara mendalam porsi investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kolaborasi pemerintah-swasta, hingga investasi murni dari investor.

"Kita sedang dalami ini secara mendalam apa keuntungannya untuk kita nanti untuk Indonesia dalam arti kata tidak terlalu memberatkan pemerintah kita," katanya dikutip Rabu (25/2/2026).

1. Strategi pembiayaan tak dipukul rata di semua daerah

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Pemerintah tidak akan menyamaratakan model pembangunan di seluruh titik Pantura. Penetapan sumber dana, baik APBN, investasi asing, atau kerja sama swasta akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.

Pihaknya saat ini sedang memetakan wilayah mana saja yang mendesak untuk dikerjasamakan dengan pihak luar dan mana yang akan dikelola mandiri, sehingga implementasinya dilakukan secara bertahap.

"Ini kita pelajari betul mana-mana daerah yang memang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dengan pihak dalam negeri sendiri, dengan pihak luar negeri," tuturnya.

2. Belum ada negara yang ditunjuk sebagai mitra utama

Ilustrasi Investor Deal (Pexels.com)

Terkait keterlibatan pihak internasional, Didit mengaku pemerintah belum menunjuk satu negara pun sebagai mitra resmi. Meski begitu, perencanaan kegiatan sudah disusun sesuai dengan ekspektasi terhadap keahlian dan rekam jejak calon mitra.

Dia menyebut pertimbangan utama dalam memilih mitra adalah pengalaman mereka dalam membangun infrastruktur serupa di negara asal, serta kekuatan finansial yang mereka miliki untuk menyokong proyek jangka panjang itu.

"Mana yang ditunjuk? Belum ada. Tapi kita sudah merencanakan kegiatannya sesuai dengan ekspektasi kita," ujar Didit.

3. Ancaman tenggelam dan nasib industri di Pantura Jawa

Ilustrasi sejumlah rumah yang terdampak banjir rob (limpasan air laut ke daratan) permanen di Desa Timbulsloko, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu (21/12/2025). (ANTARA FOTO/Aji Styawan)

Urgensi proyek GSW tidak lepas dari ancaman penurunan muka tanah dan dampak terhadap penduduk. Jika tidak ada penanganan serius, jumlah warga yang terdampak pada 2040-2050 bisa meningkat dua kali lipat dibanding kondisi 2025.

BOPPJ mencatat sekitar 27 persen penduduk Pulau Jawa terkonsentrasi di jalur Pantura yang sangat padat, mulai dari Indramayu, Cirebon, Pekalongan, hingga Semarang.

"Setengah penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa dan di Pulau Jawa sendiri sekitar 27 persen ada di Pantura. Nah dengan kondisi seperti itu maka ke depan mungkin lebih banyak lagi," paparnya.

Selain keselamatan warga, keberadaan industri yang sudah eksis di kawasan tersebut juga menjadi prioritas yang harus dilindungi dari risiko banjir rob dan abrasi.