Jakarta, IDN Times - Pemerintah berjanji akan menyelesaikan pembayaran utang kepada badan usaha milik negara (BUMN) pada akhir 2023, termasuk PT Pupuk Indonesia (Persero).
"Nah, itu bagian dari kita siapkan sampai akhir tahun nanti," kata Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Pemerintah akan menyelesaikan utang-utangnya kepada perusahaan pelat merah dengan tetap memastikan terjaganya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Banyak dari kewajiban pemerintah itu memang akan kami selesaikan. Tapi, itu tetap dalam konteks kami menjaga defisitnya tetap terkendali. Jadi, ini memang sedang kami siapkan," tuturnya.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan, pemerintah kurang bayar sebesar Rp16,7 triliun atas pupuk bersubsidi sejak 2020-2022. Itu belum termasuk kurang bayar pada tahun berjalan 2023.
"Jadi ini Alhamdulillah, itu hampir dari Rp30 triliun kurang bayar, yang tahun-tahun sebelumnya, sebesar Rp16,7 triliun segera dibayarkan (2023)," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (28/9/2023).
Dikutip dari laman resmi Kantor Staf Presiden (KSP), Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memerintahkan agar dilakukan perubahan skema subsidi pupuk menjadi Bantuan Langsung Petani (BLP). Bantuan tersebut akan ditransfer langsung ke petani melalui rekening perbankan atau dompet digital milik petani.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan percepatan penyaluran BLP harus dibarengi dengan verifikasi dan sinkronisasi data penerima manfaat subsidi pupuk. Tujuannya agar benar-benar tepat sasaran.
"Selama ini, tidak jelas subsidi diberikan kepada pemilik atau penggarap,” katanya saat memimpin rapat koordinasi, Kamis (21/9/2023).