Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik Jawa-Bali Sudah Normal

02 Jul 2026, 13:27 WIB

Muhammad Ilman Nafian

News

Channel

Add Us on Google

Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik Jawa-Bali Sudah Normal

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya Sih

Pemerintah memastikan pasokan listrik Jawa-Bali kembali normal lewat koordinasi lintas instansi, penguatan kesiapan pembangkit, dan instruksi Kementerian ESDM kepada PLN untuk menjaga keandalan sistem.
Pengawasan rantai pasok energi primer diperketat dengan mitigasi risiko dari perencanaan hingga operasi agar gangguan tak terulang, sambil menjaga efisiensi biaya dan stabilitas layanan listrik nasional.
Kapasitas pembangkit nasional mencapai 108 GW dengan bauran EBT 13,8 persen; pemerintah menargetkan tambahan 69,5 GW dominan energi terbarukan demi transisi menuju ekonomi hijau dan net zero emission.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah memastikan pasokan listrik di sistem Jawa-Bali telah kembali normal setelah sempat mengalami gangguan beberapa waktu lalu. Pemulihan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan penguatan kesiapan operasional pembangkit agar layanan kepada masyarakat tetap terjaga.

"Di sisi kelistrikan, gangguan pasokan yang sempat terjadi di sistem Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan," ujar Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari, dalam konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Qodari, pasokan listrik yang andal menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat, layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem kelistrikan juga dinilai berpengaruh terhadap iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha.

"Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor," ujarnya.

1. Kementerian ESDM disebut sudah instruksikan PT PLN pastikan ketersediaan energi

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginstruksikan PT PLN memastikan kecukupan energi primer sesuai kebutuhan pembangkit. Langkah lain meliputi penguatan rantai pasok, peningkatan kesiapan operasi sistem, serta percepatan pemeliharaan pembangkit utama.

"Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama," ujarnya.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan seluruh pemilik pembangkit, baik PLN Group maupun Independent Power Producers (IPP). Pertemuan yang digelar Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 25 Juni 2026 ditujukan untuk menjaga keandalan operasi sistem Jawa-Bali.

"Berbagai langkah tersebut tidak hanya berhasil mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa, tetapi juga memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem," ujar Qodari.

2. Pemerintah perkuat pengawasan terhadap rantai pasokan energi primer

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Selain fokus pada pemulihan, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap rantai pasok energi primer. Mitigasi risiko dilakukan mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional agar gangguan serupa dapat dicegah sejak dini.

"Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer agar masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan," ucapnya.

Di tengah dinamika ekonomi global, pemerintah juga terus memantau pengaruh fluktuasi harga energi, nilai tukar rupiah, inflasi, dan Indonesian Crude Price (ICP) terhadap biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Sejumlah komponen operasional masih menggunakan acuan mata uang dolar Amerika Serikat.

"Biaya pokok penyediaan tenaga listrik dipengaruhi oleh asumsi makro, terutama nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price, dan inflasi," katanya.

Pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat. Berbagai langkah mitigasi ditempuh bersama PLN melalui efisiensi operasional, pengelolaan risiko nilai tukar, optimalisasi energi primer domestik, serta diversifikasi bauran energi.

"Berbagai upaya tersebut dilakukan agar kualitas pasokan listrik kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus biaya penyediaan tenaga listrik tetap terkendali dan berkelanjutan," katanya.

Data pemerintah menunjukkan sejak 21 Juni 2026 sudah tidak terjadi lagi pemadaman akibat kekurangan daya. Saat itu daya mampu pasok mencapai 28.625 megawatt (MW), lebih tinggi dibanding beban puncak sebesar 27.929 MW dengan cadangan operasi 695 MW.

"Sejak 21 Juni 2026 tidak terjadi lagi pemadaman akibat kekurangan daya," ujar Qodari.

Menurut Qodari, Kondisi sistem semakin membaik pada 25 Juni 2026. Neraca daya Jawa-Madura-Bali kembali berada pada kondisi normal dengan daya mampu pasok 34.695 MW, beban puncak 33.628 MW, serta cadangan operasi mencapai 1.067 MW.

"Fokus pemerintah dan PLN selanjutnya adalah menjaga stabilitas sistem ketenagalistrikan agar pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal, aman, dan berkelanjutan," kata dia.

3. Qodari beberkan kapasitas pembangkit listrik

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Pemerintah juga mencatat kapasitas pembangkit listrik nasional hingga April 2026 mencapai sekitar 108 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, kapasitas terbesar masih berasal dari pembangkit PLN dan IPP, disusul captive power sektor industri.

"Secara umum, kapasitas pembangkit nasional masih memadai untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat," ucap Qodari.

Di sisi transisi energi, bauran pembangkit energi baru terbarukan (EBT) PLN hingga akhir Mei 2026 telah mencapai 13,8 persen atau melampaui target APBN tahun ini. Melalui RUPTL 2025–2034, pemerintah menargetkan tambahan pembangkit baru sebesar 69,5 GW yang didominasi EBT.

"Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, dan mencapai target net zero emission," imbuhnya.