Pemerintah Pastikan Sanksi Tegas bagi Pelaku Under Invoicing Ekspor

Airlangga menjelaskan, praktik under invoicing perusahaan akan dipantau melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut dia, pengawasan dilakukan secara otomatis melalui sistem sehingga aktivitas perusahaan dapat termonitor. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab perkembangan pengecekan terhadap perusahaan yang diduga melakukan praktik under invoicing.

"Nanti tentu dicek melalui bisa melalui Bea Cukai dan nanti akan diketahui melalui Danantara dan melalui sistem. Jadi sehingga akan otomatis termonitor," ujarnya.

Airlangga menambahkan, pengecekan terhadap praktik under invoicing yang terjadi sebelumnya sudah dilakukan. Pemerintah tengah memperkuat pengawasan ekspor komoditas sumber daya alam melalui integrasi data dan sistem pemantauan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa berkas yang berisi 10 perusahaan besar melakukan under invoicing atau manipulasi harga ekspor. Berkas itu dibawanya saat datang ke Istana Kepresidenan Jakarta, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (21/5/2026).

"Ini jaga-jaga saja kalau biar ditanya bisa jawab. Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO (Crude Palm Oil), yang mana yang lakukan manipulasi harga, Jadi kalau ditanya saya bisa jawab," ujar Purbaya.

Dalam data Purbaya, ada sejumlah perusahaan besar yang melakukan under invoicing. Namun, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu enggan membeberkan nama perusahaannya.

"Jadi ini ada 10 perusahaan besar, tiga pengapalan, masing-masing perusahaan saya random pilih," kata dia.

Purbaya mencontohkan, perusahaan itu memanipulasi harga ekspor ke Amerika Seriakt (AS), sehingga, menyebabkan kerugian pada pajak ekspor yang seharusnya bisa masuk ke kas negara.