Pj. Gubernur Heru lakukan peninjauan untuk normalisasi Kali Ciliwung. (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)
Dia mengatakan, upaya penanganan tidak hanya mengandalkan kegiatan bersih-bersih, tetapi juga pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti bendungan dan normalisasi sungai.
Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi fungsi bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir di kawasan hilir.
"Kita pastikan sungainya terus dilakukan normalisasi jangan sampai terjadi pendangkalan lebarnya pun harus ditambah agar bisa mengakomodasi paling tidak 570 meter kubik," kata dia.
AHY juga menyoroti maraknya penyalahgunaan tata ruang wilayah yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Kondisi itu memperparah banjir ketika curah hujan ekstrem terjadi.
Di sisi lain, wilayah hilir seperti kawasan Jabodetabek juga menghadapi ancaman kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.
"Karena itu, pembangunan perlindungan pantai di wilayah Pantura disebut menjadi salah satu agenda penting yang perlu mendapat dukungan lintas pihak," kata dia.
Meski berbagai infrastruktur terus dibangun, pemerintah menegaskan penanganan persoalan sungai tidak akan berkelanjutan tanpa partisipasi masyarakat.
“Sebesar apa pun pemerintah hadir dengan infrastruktur, tidak akan langgeng kalau masyarakat masih membuang sampah sembarangan ke sungai,” ujar AHY.
Pemerintah pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, sekolah, komunitas lingkungan, dunia usaha, hingga media massa untuk bersama-sama mengampanyekan gerakan bersih sungai dan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan.
