Penting! Manfaat G20 untuk Masa Depan Anak Muda

G20 itu mulanya forumnya ada di level menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Jadi belum ada pada level presiden dan perdana menteri, karena apa? Karena G20 yang pertama, yang original itu dipicu krisis keuangan Asia, Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand. Sesudah itu memunculkan suatu pemikiran kenapa ya ada suatu krisis yang walaupun dunia itu, IMF terutama punya surveillance kepada negara-negara kok gak terdeteksi lebih dini sehingga kemudian muncullah inisiatif untuk membuat forum yang lebih intimate, membuat berkumpulnya negara-negara yang merupakan 80 persen dari GDP (pertumbuhan domestik bruto), 75-76 persen dari perdagangan internasional, dan 2/3 dari populasi dunia. Ekonomi-ekonomi terbesar dunia kumpul saja, tidak dalam bentuk seperti PBB, IMF, World Bank yang terdiri lebih dari 188 negara untuk bisa membuat suatu intimate discussion mengenai kondisi ekonomi dan keuangan yang bisa berpotensi mempengaruhi negara lain atau dunia.

Kalau negara ini disebut cukup besar ekonominya itu biasanya disebut systematically important country, jadi negara yang kalau ada masalah di dalamnya bisa memberikan pengaruh ke negara lain makanya disebut systematically important country, secara sistem dapat dia dapat mempengaruhi. Contohnya, kalau sekarang Amerika naikin suku bunga pengaruhnya ke seluruh dunia.

Jadi G20 original seperti itu. Kemudian (2008) muncul krisis ekonomi dunia yang sebetulnya krisis ekonomi di AS. Lehman Brothers kemudian merambat ke Eropa itu juga muncul lagi, kenapa? Karena skalanya lebih gede dari krisis keuangan Asia dan waktu itu center of gravity-nya adalah di AS, makanya AS mengundang inisiatif G20 level presiden, kepala negara yang disebut summit atau KTT.

Itulah dimulainya waktu itu G20 (finance) terakhir itu di Brasil and then inisiatif untuk membuat summit-nya kepala negara di AS itu muncul di Washington DC. Waktu itu untuk emergency meeting karena dunia hampir kolaps baru kemudian Amerika menjadi lagi host di bawah Presiden Obama. Kalau yang pertama itu Presiden Bush, yang kedua Presiden Obama. Itu history-nya.

Indonesia masuk G20 karena, pertama itu size economy jelas matters. Singapura barangkali financial hub, tapi size economy jelas kalah kalau dibandingkan Indonesia. Di negara ASEAN 10, Indonesia is the biggest economy. Memang waktu itu, ketika pembentukan G20 Level summit itu beberapa menteri keuangan saling telepon. Tim Geithner, Menteri Keuangan AS telepon saya di Australia. Waktu itu kita bertiga membuat OP-Ed untuk menulis secara bersama-sama status dari ekonomi dunia dan keuangan yang mengalami guncangan serta membuat forum yang lebih intimate dan lebih efektif. Itulah yang menjadi cikal bakal, makanya Tim Geithner telepon ke kita. Kalau dari awal sih sudah pasti Indonesia masuk G20.

Namun memang negara seperti Singapura jadi bertanya lho kita kan menjadi hub makanya Singapura ini menjadi invitees, diundang. Walaupun dia bukan G20, tetapi dia diundang di dalam pertemuan itu. Basically setiap negara yang menjadi presidensi dia boleh mengundang siapa yang dianggap penting di dalam setiap pertemuan G20 makanya walaupun namanya G20 yang datang bisa sampai G36, G40, kayak sekarang ini Indonesia banyak mengundang seperti Afrika, Karibia, Pacific Island, kita undang negara-negara yang selama ini suaranya tidak terwakili.

G20 sekarang tidak hanya mengurusi masalah keuangan.

Sebetulnya itu konsekuensi saja ya kalau ini menjadi summit, levelnya kepala negara, maka kepala negara gak hanya mengurusi keuangan walaupun drive awalnya, pemicu awal pertemuan G20 adalah krisis finansial. Namun memang agenda finance masih menjadi yang paling penting. Coba kalau dilihat dari komunike itu selalu hampir 3/4 adalah mengenai masalah finance.

Jadi, keuangan tetap menjadi core makanya kalau pertemuan G20 level kepala negara itu pasti back to back pertemuan menteri keuangan. Jadi selalu kalau ada summit, sebelum summit itu bersama-sama menteri keuangan datang dan kalau di dalam pertemuan summit itu yang mendampingi selain Sherpa, kemenlu juga menteri keuangannya.

Nah kenapa agendanya menjadi banyak? Ya karena sebetulnya bagus juga, dunia membutuhkan forum yang lebih loose dan banyak isu yang memang secara sistemik penting karena bisa juga mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, katakanlah, seperti masalah kesehatan seperti saat ini. Pandemik ini kan masalah kesehatan, tapi gara-gara pandemik ini orang tidak bisa bekerja, tidak boleh mobilitas, ekonomi mandek,, ekonomi turun, bank-bank kreditnya jadi macet maka dia potensi memengaruhi krisis keuangan.

Sama dengan isu climate change, tadinya dianggap isu environment tapi ternyata itu adalah aspek financing, aspek tekhnologi itu menjadi luar biasa penting aksesnya. Jadi kemudian itu menjadi isu yang masuk G20. Di finance juga dibahas, jadi di finance kita juga bahas mengenai health dan climate change.

Kemudian banyak ada Youth20, Women20, Business20 bahkan sekarang ada Supreme Audit 20 jadi memang banyak setelah forum ini yang good side-nya adalah semua negara ini saling melihat, saling belajar. Itu bisa di dalam G20 yang kemudian jadi standard sector.

Sebetulnya forum G20 Presidensi Indonesia dengan tema Recover Together, Recover Stronger itu tidak hanya concern Indonesia melainkan concern dunia bahwa waktu dipukul oleh pandemik banyak ekonomi mengalami kontraksi dan konsekuensinya tidak hanya health, tapi economics bahkan bisa sosial dan bahkan kadang-kadang bisa politik. Nah, ternyata tema Recover Stronger, Recover Together memasuki tahun ketiga pandemik ini menjadi sangat penting karena tidak semua negara bisa recover cepat atau bahkan bisa recover at all.

Kenapa? Karena mereka belum punya vaksin mereka tidak punya instrumen kebijakan fiskal moneter yang memadai untuk bisa melakukan counter cyclical dan mungkin juga mereka sudah dalam kondisi yang tidak baik umpamanya utangnya sudah sangat tinggi sehingga tidak punya room untuk bermanuver fiskal moneternya itu menjadi tidak ada.

Ini yang menjadi persoalan karena ketika kita bicara soal pandemik, kalau tidak semuanya recover, maka si virus itu bisa terus bertahan dan bermutasi seperti yang terjadi sekarang Delta, Omicron, dan oleh karena itu ini menjadi kepentingan bersama. Kelihatannya ini adalah kepentingan nasional setiap negara, tetapi nyatanya ini kepentingan bersama dan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun Indonesia, tentu kita sidang kabinet tiap minggu bicara tentang COVID-19, tetapi itu tidak berarti kita hanya memikirkan Indonesia.

Kita bicara tentang vaksinasi Indonesia saat ini sudah meningkat di 5 besar (dunia), itu tidak berarti kemudian kita merasa tenang karena kalau begitu ekonominya mulai bergerak terjadi mobilitas ada orang yang berasal dari negara yang belum ada vaksin atau belum mau divaksin Ini menimbulkan kompleksitas. Jadi tidak hanya showcase, tapi ini adalah semacam kolaborasi, semacam mobilisasi sentimen bersama. Kalau orang Indonesia bilangnya gotong-royong.

Waktu itu awal pandemik tahun 2020 semuanya panik karena jelas memahami virusnya sendiri adalah suatu tantangan. Kita tidak tahu bagaimana transmisinya, makanya waktu itu banyak beredar di WA grup, di Instagram jangan pegang barang-barang dan kalau kalian ke masjid ini bisa jadi tempat penularan sehingga ini jadi suatu ketakutan luar biasa.

Kedua memang obatnya belum tahu, jadi semuanya dalam situasi begitu Anda kena virusnya kemungkinan Anda akan masuk rumah sakit, kemungkinan harus dapat oksigen bahkan ventilator menjadi sangat besar kemungkinannya. Nah dalam situasi seperti itu orang kan kemudian evidence maupun knowledge pengetahuan awal untuk mengatakan pertama tenaga kesehatan menjadi sangat vulnerable, paling rentan jadi dia harus punya APD.

Kita gak punya APD waktu itu. APD yang ada di Indonesia, yang dibuat oleh perusahaan di Indonesia itu pesanan dari Korea, dari Jepang sehingga waktu itu Jepang Korea karena menghadapi situasi yang sama minta produksinya dinaikkan, APD kita diekspor pada saat nakes kita nggak punya APD, waktu itu kita setop.

Saya dan Bu Menlu (Retno Marsudi) harus negosiasi sama Jepang, sama Korea bilang itu ‘morally gak benar aja kita bikin APD, tapi nakes kita pada meninggal atau kena’ sehingga kita negosiasi ‘oke kamu tambahkan raw material-nya, kita bikin 50 persen untuk Indonesia, 50 persen boleh untuk kembali ke negara kalian.’ Itu juga salah satu proses yang extraordinary diplomacy dalam situasi yang terrifying, sangat menakutkan.

Kemudian kita sudah tahu bahwa, oh ini hanya akan, kalau namanya virus pasti membutuhkan vaksin. Untuk mengembangkan vaksin pasti butuh uang dan yang bisa punya duit adalah negara-negara kaya padahal ini virus tidak diskriminatif, gak kaya, gak miskin, gak putih, gak hitam, gak kuning menteri, orang biasa semua kena sehingga waktu itu itu pemikirannya vaksin secara global harus diproduksi.

Indonesia membutuhkan dua hal. Kita jelas populasinya besar, kita butuh akses vaksin paling awal, jangan sampai kita tertinggal dan yang kedua kita ingin juga menjadi tempat produksi vaksin. Makanya waktu terjadi inisiatif untuk membentuk yang disebut coronavirus vaksin secara global (GAVI), oleh WHO. Biasanya Melinda Gates itu karena ada di dalam Gates Foundation, perannya Gates Foundation itu salah satu yang memberikan sumbangan dana cukup besar untuk malaria, kemudian untuk riset-riset yang dulu berhubungan dengan stunting, KB Keluarga Berencana sehingga Melinda Gates itu memiliki influence yang sangat besar, suaranya didengar banget.

Saya kebetulan sama Melinda Gates ada di dalam beberapa inisiatif yang waktu itu dibuat oleh Gates Foundation, terutama mengenai ekonomi digital. Bagaimana transisi digital itu bisa inklusif, bisa mentransformasi ekonomi. Jadi dia mengundang beberapa prominent person in the world dan dia invite saya untuk masuk. Jadi kita beberapa kali ketemu sehingga sudah mengenal secara personal dan Gates Foundation memang punya beberapa program di Indonesia waktu itu seperti malaria tadi.

Nah, jadi waktu situasi seperti itu kita langsung tahu bahwa GAVI itu adalah gabungan untuk secara global membuat vaksin terutama untuk negara-negara yang tidak memiliki dana. Di dalam forum GAVI ini saya langsung connect kepada Melinda Gates. Saya bilang, “Melinda, you know Indonesia well, you know us and kita tahu bahwa populasi kita cukup besar. Dalam inisiatif global ini we want Indonesia to participate, tapi kita juga want to have secure the vaccine dari awalnya.”

Jadi oh iya Melinda Gates tahu banget Indonesia, apalagi kita punya Bio Farma yang sebetulnya sudah menjadi produsen vaksin yang selama ini dipakai UNICEF untuk polio dan lain-lain. Jadi mereka tahu reputasi Indonesia, dia tahu tentang Bio Farma dan mereka juga sangat comfortable. Kemudian waktu GAVI membentuk suatu forum untuk COVID-19 ini dicari chairmanship-nya maka kita dorong Bu Menlu aja jadi Co-Chairs (COVAX AMC) jadi dalam hal ini kita bisa secure voice-nya untuk not only Indonesia, tapi juga negara lain.

Jadi itu adalah diplomasi awal, waktu itu Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) masih menjadi Wakil Menteri BUMN yang membawahi Bio Farma jadi kita bertiga sudah tektokan untuk bisa men-secure, meng-establish, menggunakan network yang ada dan untuk mendapatkan akses serta mengetahui negara ini, dunia bergerak seperti apa karena semua negara waktu itu inward looking, Uni. Namanya lagi diserang sama virus, semua orang pokoknya menyelamatkan rakyatnya. Me first, my people first.

Jadi, personal relationship sangat membantu ya di awal-awal pandemik untuk diplomasi vaksin. Sangat penting. Artinya reputation sebuah negara, pejabatnya, dan terutama network itu berdasarkan track record ya. Nggak mungkin tiba-tiba orang, ujug-ujug kalaupun Anda punya network, tapi kalau reputasi Anda kurang bagus biasanya orang malas juga kan.

Artinya di dalam global networking itu kan mereka melihat respectability dari orang-orang tersebut apakah oh dia menjabat menjadi Menteri Keuangan dia sudah selama ini aktif di berbagai isu-isu pembangunan dunia sehingga orang melihat oh ini bukan orang yang tiba-tiba datang. Sama seperti di pergaulan biasa, Uni. Orang nggak mungkin tiba-tiba orang baru terus petantang-petenteng.

Kita sebagai host apalagi dalam situasi sedang pandemik tahun ketiga mau pulih, tapi juga tantangan tidak mudah, ini orang menanyakan manfaat G20 untuk saya apa, terutama untuk generasi muda. Pertama, mungkin kalau cuma bicara ya gak ada manfaatnya ya gak juga ini bukan masalah cuma bicara lho, tapi ini yang disebut standard setting atau rule setting. Kalau standard setting, rule setting sangat memengaruhi untuk seluruh dunia, umpamanya standar orang harus sudah vaksin untuk bisa pergi ke luar negeri, itu mempengaruhi karena kalau tidak vaksin Anda tidak bisa travelling. Itu memengaruhi Anda langsung, jadi lho kalau aku gak bisa dapat vaksin gimana atau di mana saya harus bisa dapat vaksin.

Jadi kenapa G20 itu penting karena kita memperjuangkan supaya negara-negara itu tidak left behind yang gak punya vaksin supaya kita bisa make sure bahwa seluruh dunia bisa mendapatkan vaksin, termasuk untuk orang Indonesia terutama generasi muda karena selama ini kan vaksin pertama diprioritaskan pada orang yang usia lanjut dan yang komorbid. Yang muda dianggap kayaknya kuat, tapi nyatanya sekarang mutasi terus dan ini menularkan ke yang muda, walaupun yang muda ini menjadi OTG tanpa gejala dan dia kemudian punya immunity yang natural. Itu masalah kesehatan, jadi kesehatan itu penting karena kalau pandemik tidak diselesaikan di seluruh dunia, anak-anak muda yang suka travelling, yang selama ini memiliki begitu banyak aspirasi, inovasi, kreativitas, aktivitas itu akan menjadi sangat dibatasi, jadi ini relevan untuk siapa saja terutama untuk anak muda.

Kemudian yang kedua, di G20 kami bicara mengenai ekonomi digital, transformasi yang luar biasa banget dan kalau kita bicara tentang gen Z atau milenial mereka itu dalam posisi yang relatively advantage dibandingkan generasi sebelumnya karena mereka tech savvy. Mereka sangat terampil di bidang teknologi, mereka juga punya ambisi yang sehat, mereka juga mungkin punya beban history yang less gitu, mereka biasanya lebih inklusif karena mereka melihat semuanya ketemu selama digital jadi gak ada judgement yang muncul.

Ini menjadi salah satu yang penting topik di dalam pembicaraan mengenai teknologi digital ini. Kenapa? ya tidak hanya bahwa karena COVID semua negara pindah secara digital namun, tata kelola digital itu juga penting karena kan kita lihat ada akses-akses negatif. Katakanlah kalau di finansial digital ada pinjol (pinjaman online). Kalau di Indonesia yang menyebabkan orang yang tidak literate menjadi korban. Penting financial literacy-nya atau consumer protection, Jadi bagaimana kita menggunakan digital teknologi itu menjadi wadah untuk berkreasi, enterpreneur entrepreneur muda sekarang ini termasuk yang sekarang kita bicara cryptocurrency, orang bicara tentang metaverse, itu semua biasanya anak muda.

Namun, bagaimana ini kan adalah suatu dunia yang baru, kita membuat rambu-rambu supaya kreativitas tetap jalan, advantage dari teknologi digital itu masih bisa kita nikmati namun, akses negatif itu bisa kita kontrol, kan itu penting karena kalau gak kasihan banyak rakyat yang menjadi korban dan biasanya menjadi korban itu yang ekonominya malah lebih vulnerable bahkan kalau di digital itu perempuan-perempuan, anak-anak muda, anak-anak kecil sekarang semuanya tergantung digital technology. Jadi ini menjadi suatu yang harus disiapkan. Nah ini menjadi penting salah satu topik yang dibahas di G20. Kalau di G20 Finance kita ada data protection menjadi penting.

Kemudian kita bicara tentang climate change. Nah, anak-anak muda generasi Z adalah generasi yang masih muda. Mereka adalah the one will see consequences kalau climate change tidak bisa diatasi karena orang sudah bicara 2050, 2060 berapa cepat itu yang namanya Kutub Utara, Kutub Selatan meleleh dan what does it mean terhadap biodiversity. Jadi ini adalah suatu isu yang sangat menentukan generasi Z bagaimana mereka akan menghadapinya.

Nah itu merupakan isu-isu besar seperti tadi vaksin dan kesehatan, digital, kemudian masalah climate change di mana generasi muda itu menjadi center-nya karena mereka mendapat konsekuensi yang kadang-kadang tidak bagus atau mereka bisa play active role untuk ikut membentuk ini kan dunia Anda, ini kan akan your future, ayo kita sama-sama membentuk dan ikut shaping istilahnya membentuk rezim dunia yang lebih inklusif, lebih adil dan, lebih sustainable serta kalau ada digital itu kita bisa membuat suatu teknologi yang bermanfaat bagi semua.

Kita kan semua tahu bahwa teknologi digital itu is here to stay or even more developed menjadi sesuatu yang memengaruhi keseluruhan kehidupan manusia. Jadi, untuk negara tidak ada opsi lain. Anda tidak akan mengorbankan itu karena ini adalah path ke depan, survivability ke depan, dan juga merupakan opportunity ke depan buat anak-anak.

Jadi, waktu kita menghadapai COVID-19 kan banyak kementerian/lembaga yang belanjanya kita kurangi atau kita pindahkan menjadi kesehatan. Namun, justru yang untuk digital infrastructure itu kita tingkatkan, dari mulai satelit, BTS , kemudian kita meningkatkan supaya fiber optic di Indonesia bisa semuanya terkoneksi. Ini tujuannya supaya Indonesia, ya di dalam Indonesia sendiri kan negara besar sekali, Uni masih banyak daerah-daerah yang tertinggal, terluar. Ini kita make sure bahwa mereka juga punya kesempatan untuk maju. Jadi memang teknologi digital penting.

Kembali ke G20, saya rasa kalau kita bicara tentang G20, setiap negara punya PR sendiri terlebih dahulu. Seperti Indonesia, kita bicara tentang PR-nya tadi infrastruktur digital harus ada, konektivitas muncul, aturan-aturan menjadi baik terutama untuk perlindungan konsumen, perlindungan data. Kemudian pada saat kita membuat standard setter di level global, memastikan bahwa kepentingan Indonesia tidak terkorbankan. Ini terutama terjadi pada saat kita bicara pajak, Uni. Kalau teknologi digital itu company-nya it’s gonna be somewhere in the world, not necessarily in Indonesia, tapi dia bisa mendominasi pasar di Indonesia.

Mau bicara tentang apa saja, anda bicara Netflix, anda bicara tentang Disney, anda bicara tentang Google, Spotify. Semuanya, company-nya nggak ada di Indonesia, tapi mereka operate dan dominating di dalam market kita terus penerimaan dari company itu di-registered, di headquarter-nya dia which is not di Indonesia, jadi dia bayarnya di tempatnya mereka padahal generating revenue-nya dari kita. Nah, ini kan menjadi sesuatu isu keadilan ya makanya G20 menjadi tempat yang sangat strategis memperjuangkan eh kalau aktivitas Anda di Indonesia meskipun headquarter  anda mau di Amerika, mau di negara mana saja, tapi revenue kalian, pendapatan kalian tuh berasal dari pasar Indonesia yang cukup signifikan. Adalah adil kalau anda bayar pajaknya juga ada di Indonesia. Nah ini yang menjadi salah satu topik yang sangat penting dari sisi global taxation terutama untuk teknologi digital.

Anak-anak muda menanyakan, lho gimana Bu? Kalau kita, anda semua beraktivitas, digital revenue-nya dinikmati oleh headquarter di tempat lain, bayar pajaknya di sana, di sini kita nggak bisa membangun infrastruktur, nggak bisa membangun segala macam jadi benefitnya untuk Anda juga karena setiap pajak yang dibayar itu dikembalikan ke Indonesia lagi. Kita pakai untuk membangun mulai dari jalan raya, air bersih, untuk menyekolahkan anak, untuk menjaga kesehatan kita sekarang ini jadi itu benefit yang sangat nyata.

Itu proposal Indonesia, artinya bisa dikatakan kita ingin mereka yang semua mempunyai kegiatan di Indonesia mestinya bayar pajak juga ke Indonesia.
Itu yang disebut di dalam global taxation. Kita sekarang, Indonesia termasuk yang memperjuangkan itu, tapi itu juga dirasakan oleh negara lain even Inggris kelihatannya negaranya keren, tapi semua digital technology-nya berasal dari Amerika jadi dia rebutan. Prancis bahkan, negara terbesar di Eropa, bersama Jerman, tapi teknologi digitalnya semua berasal dari Amerika jadi registering tax revenue-nya ada di Amerika Serikat. Mereka menganggap nggak adil dong kalau gitu. Nah jadi semuanya ternyata memiliki concern yang sama makanya kita kemudian membuat apa yang disebut sebagai global taxation rule.

Climate change ini kan fenomena global walaupun penyebabnya ya sudah diidentifikasi. Negara-negara yang produksi CO2 paling besar siapa, itu yang biasanya industrinya sudah maju. Negara-negara yang mungkin dari sisi pemeliharaan hutan atau laut sudah advance. Itu kan hal-hal yang sekarang diidentifikasi sebagai sumber untuk bisa memecahkan masalah climate change.

Jadi sekarang kita mengetahui bahwa dunia itu menghangat, yaitu suhunya naik dan kita tidak ingin naik lebih dari satu setengah derajat Celcius padahal kita sudah di 1,3 derajat Celcius, dan kalau kita tetap kayak gini as business as usual, kita pasti ngelewatin naiknya lebih dari 2 derajat dan apa konsekuensinya kalau naik lebih dari 2 derajat, segala macam, Kutub Utara mencair, biodiversity hilang, kenaikan dari permukaan laut naik dan ini akan menimbulkan konsekuensi banyak sekali, ada material dan kerusakan juga sisi korban manusia.

Nah dalam situasi ini orang ingin supaya ada upaya bersama karena gak ada demarkasi kalau climate change itu kan. Kalau dunia menghangat ya di manapun kena dan yang paling akan menderita adalah negara yang miskin, rakyat yang miskin nah ini kan makin menimbulkan ancaman ketidakadilan makanya kenapa climate change harus diatasi. Nah untuk bisa mengatasi kan pertama harus diidentifikasi sumber CO2-nya dari mana, energi paling besar kemudian sumber yang bisa mengabsorb CO2 paling besar apa, forest tree, laut jadi Indonesia punya dua-duanya nih.

Makanya untuk Indonesia ini menjadi satu peluang luar biasa. Financing menjadi penting, kalau kita tidak ingin energinya didominasi oleh coal, batubara yang CO2-nya paling banyak keluarnya, kita kepengen ke renewable energy, maka kita pasti butuh dua hal, bagaimana memensiunkan coal ini secara lebih awal, nggak langsung dimatiin kayak sekarang kan nggak mungkin. Seluruh dunia aja seperti Eropa, Amerika sekarnag masih sangat tergantung pada coal. Jepang tergantung coal, Korea juga. Ini kan waktu Indonesia nak bolehin ekspor coal kan langsung reverberasinya di mana-mana.

Jadi, dunia ini masih sangat bergantung pada coal, tapi kita tahu coal ini menghasilkan CO2 paling banyak maka kita mau phase-out, dibutuhkan rencana yang sangat baik supaya ekonomi dan rakyat masih tetap jalan, tapi CO2-nya, emission-nya makin turun. Ini inisiatif yang dilakukan Indonesia bersama ADB dan kita nanti sampaikan juga di G20.

Financing menjadi sangat penting karena orang gak bisa ngomong climate change- climate change tapi nggak ada duitnya kan. Jadi di dalam G20 kita akan membicarakan tentang sustainable finance, siapa yang akan bayar, bagaimana mekanisme bayarnya, bagaimana mekanisme untuk mendapatkan dana itu, terutama untuk tadi mitigasi atau adaptasi, nah ini menjadi sangat penting.

Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Kalau kita bicara tentang climate change bisa saja kita membuat teknologi sebagai solusinya. Umpamanya kalau lampu-lampu selama ini kita butuh 100 atau 200 watt tapi sekarang dengan LED kita bisa cuma 15 watt, kecil tapi bagus dan long lasting. Jadi teknologi itu selalu meng-invent solusi-solusi bagaimana kebutuhan tetap terpenuhi, tapi excess negatifnya hilang. Itu the beauty of technology di situ. Jadi persoalan climate change dapat diselesaikan sebagian oleh teknologi, sebagian oleh financing, dan sebagian oleh mekanisme market untuk karbon dunia. Ini yang Indonesia sedang siapkan.

Ini antara lain alasan kita melakukan pajak karbon.

Tapi sebetulnya yang paling penting carbon market-nya dulu yang di-create. Jadi, bagaimana sektor yang menghasilkan karbon, terutama ini untuk listrik dulu bisa memiliki disiplin kamu gak boleh mengeluarkan CO2 lebih dari satu level cap tertentu ya kita kasih batas tertentu, kalau melebihi itu ya harus diturunkan bisa dengan membuat teknologi supaya CO2-nya lebih turun atau dia bayar pajak karena kamu sudah mengotori dunia.

Nah mekanisme ini yang sedang kita buat. Tentu kita tidak ingin sektor itu mati karena kan kita sedang membutuhkan ekonominya pulih. Indonesia dan semua negara di dunia sedang struggle untuk memulihkan ekonomi jadi jangan sampai pajak menjadi alasan untuk malah membuat pemulihan ekonomi menjadi lemah, tapi dunia, Indonesia pun butuh penerimaan pajak untuk membayar berbagai macam kebutuhan investasi dari mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain

Ada beberapa hal ya, yang jelas kita terus menerus melakukan reformasi internal di pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Reformasi cara kita bekerja, reformasi di sistemnya, IT system, kemudian business process, tata kelola, integritas, profesionalitas, kompetensi kita terus perbaiki karena masih jauh lah, kalau disampaikan PR kita masih banyak banget, tapi saya senang anak-anak di Kemenkeu semangat bahkan di dalam situasi pandemik yang Uni sampaikan tadi.

Kita tuh waktu pandemik hampir 16 ribu karyawan kita kena COVID-19. Di tengah-tengah bergulat seperti itu ada 130 yang meninggal. Itu yang direct karyawan Kemenkeu, belum kalau kita bicara yang istrinya meninggal, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Jadi berat sekali situasi yang dihadapi jajaran kemenkeu.
Namun, dalam situasi seperti itu komitmen mereka kerja, mereka tetap menjalankan tugas. Ada yang mereka ingin ke kantor karena nggak mungkin work from home, begitu masuk kantor di kantornya outbreak kena semuanya bahkan ada yang meninggal yang di kantor Surabaya itu, yang duduknya sebelah-sebelahan, dua duanya meninggal. Itu break our heart ya dari sisi situasi yang kita hadapi.

Nah dalam situasi seperti itu semangat masih bagus, kita tetap memperbaiki sistem dan juga ada faktor pemulihan ekonomi jalan. Bahkan pada saat Delta variant pun kita lihat ekonomi bergerak, bagus banget dan kemudian commodity price membaik. Ini yang juga membantu kita untuk mendapatkan penerimaan yang cukup baik. Ini semuanya kan kita kalkulasi secara hati-hati. DPR kita menentukan berapa target penerimaan pajak dalam situasi ekonomi yang sedang menghadapi musibah seperti ini jadi ya Alhamdulillah banget luar biasa ini Alhamdulillah. Kita bersyukur, tapi ya ikhtiar tetap berjalan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan.

Ya di kita kan listrik adalah poluter terbesar kalau bisa dikatakan atau disebut contributor dari CO2 terbesar di dalam perekonomian, di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, climate change itu hanya bisa ditangani kalau kita serius soal transisi energi. Nah di Indonesia, Alhamdulillah kita bersyukur kita punya source of energy itu sebetulnya banyak.

Kita punya sungai yang sangat besar. Presiden selalu mengatakan kita kaya (tenaga hidro) dan kemudian kita bikin di Kalimantan Utara. Kita juga punya geothermal yang luar biasa sebetulnya dan energi-energi terbarukan yang baru seperti solar, wind dan yang lain-lain atau wave, gelombang laut itu juga.

Jadi waktu pertemuan di Glasgow (COP26) kemarin dan di Inggris, presiden bertemu dengan banyak perusahaan-perusahaan internasional mengatakan Indonesia punya potensi sangat besar. Namun, kalau namanya potensi belum tentu menjadi kan. Kalau menjadi itu dibutuhkan investasi dan investment pasti butuh kepastian, ada teknologi, ada modal, ada kepastian atau investment environment yang bagus. Jadi presiden memperbaiki keseluruhannya itu tadi dengan kabinet diminta jadi investment climate kita harus baik kemudian teknologi welcome Indonesia, modal bisa masuk makanya kita bikin sovereign wealth fund, INA itu tujuannya supaya menjadi tempat bagi investor yang punya dana untuk invest di Indonesia.

Khusus untuk renewable, tergantung kalau geothermal itu memiliki risiko sama seperti eksplorasi minyak, dia bisa nge-drill, belum tentu keluar gasnya. Jadi memang ada risiko dari eksplorasi. Kita sudah membuat berbagai Peraturan Menteri Keuangan untuk bisa menangani risiko-risiko mulai dari tahap eksplorasi sampai kemudian sampai kemudian dia bisa berproduksi dan menjadi geothermal. Ini menjadi salah satu yang penting, instrumen kita apa? Dari mulai tax allowance, tax holiday, jaminan pemerintah dalam hal ini itu diberikan supaya mereka bisa dan kita juga menggunakan special mission vehicle kita.

Kementerian Keuangan punya BUMN di bawah kita, PT SMI, PT PII itu supaya bisa melakukan investasi dan mendukung penuh pendanaan. Kita punya Geo Dipa Energy yang juga dipakai untuk bermitra dengan negara-negara atau investor lain. Itu cara-cara yang kita lakukan untuk bisa renewable energy itu compete dengan non-renewable karena kalau non-renewable, coal itu masih yang paling murah walaupun dia paling kotor CO2-nya.
Betul ada teknologi yang bisa ke zero emission untuk coal.

Super critical kemudian dia meng-carbon capture kemudian dimasukkan (ke perut bumi), lalu diproduksi sebagai CO2 IOR, itu menaikkan harganya jadinya, karena kan biaya. Lagi-lagi kalau kita bicara climate change, at the end of the day itu hubungannya dengan teknologi dan dan karena coal bisa tetap, tapi kita bisa ngeluarin CO2, CO2-nya ditangkap, dimasukkan lagi ke dalam perut bumi. Itu berarti Anda membutuhkan teknologi sama dana, biaya untuk bisa meng-install alat seperti itu.

Jadi ini memang the end of the day kalau kita bicara climate change, we are talking about rule of the game-nya gitu ya sehingga kemudian memunculkan investor-investor yang tahu oh kalau rule of the game-nya berubah bahwa CO2 itu adalah poluter yang harus membayar maka mereka mulai menghitung makanya kalau di G20 kembali ya kita tidak hanya bicara tentang financing-nya, kita tidak hanya bicara tentang teknologi, tetapi kita bicara dunia ini harus sama-sama sepakat bahwa ini adalah polusi yang harus didanai atau dikurangi melalui pendanaan yang cukup, makanya membutuhkan suatu market mechanism yang secara global adil maka kita selalu mengatakan bolehlah kita bicara climate change, tapi transisinya harus adil yak arena yang memolusikan paling banyak duluan negara-negara maju kan polusinya banyak.

Ya karena kita mengatakan nggak adil wong kita baru mau mulai membangun tiba-tiba karena dunia sudah hangat dan yang membuat hangat Anda Anda di sana terus Anda bilang nggak boleh lagi polusi. Ya Anda sudah enak, sudah punya teknologi sama level of living sudah tinggi kita masih di sini masa kita gak boleh berkembang. Nah azas keadilan ini harus diperjuangkan dan kalau memperjuangkan di level global ya tadi selain kita network, kita boleh bekerja sama bagus tapi dia tahu aku lagi memperjuangkan Indonesia dan mereka hormat terhadap kita. Itu adalah yang paling penting di dalam pergaulan dunia kan kayak gitu bahwa kita benar-benar ngurusin negaranya itu serius dan benar sehingga orang tahu this country is no nonsense gitu, means business dan itu yang membuat orang respect terhadap Republik Indonesia, terhadap bangsa kita, terhadap negara kita itu yang akan memudahkan kita dalam memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian global, aspek keadilan yang disebut just (adil) dan affordability karena Indonesia kan income per kapitanya masih di sekitar US$ 4.000 dolar kalau dibandingkan Singapura yang sudah US$ 60.000  dan Amerika ya nggak bisa dong kita menggunakan kayak gitu. If you try to impose suatu aturan kepada negara yang pendapatan per kapita segitu nggak adil namanya dan gak affordable, makanya dua isu itu affordability dan just, menjadi sangat penting.

Policy kita kan sekarang sudah kita ubah seperti itu, tapi memang artinya mobil yang CO2 emission-nya lebih kecil ya pajaknya lebih kecil gitu kan, yang emisinya lebih gede akan lebih tinggi. Namun, ini kalau untuk diberlakukan di Indonesia ujug-ujug itu istilahnya langsung ya akan menimbulkan syok karena kan rakyat kita mobilnya masih mobil yang combustion, emission-nya tinggi dan dulu kita membuat sebetulnya secara tidak langsung insentifnya berdasarkan CC-nya.

Kalau mesinnya itu CC-nya rendah, pajaknya kecil. Kalau CC-nya tinggi, kita asosiasikan CC-nya tinggi itu barang yang luxury, yang mewah makanya pajaknya tinggi. Jadi dulu konsep pajaknya berdasarkan ini mewah atau nggak mewah. Kalau sekarang berdasarkan CO2 emission. Nah, kalau berdasarkan CO2 emission banyak negara itu kemudian meminta kendaraan harus membuat alat untuk mengurangi emisinya nah itu berarti nambah biaya untuk rakyat atau itu tadi pajaknya di-differentiate. Nanti kalau pajak mobil listrik yang emisi CO2-nya sangat minimal pajaknya paling minimal. Yang paling kotor, diesel yang gede-gede padahal yang diesel itu biasanya untuk produksi kan kayak gitu.

Jadi memang membuat policy itu kita harus hati-hati, terutama pada transisinya tadi Uni, karena kalau kita langsung jleg gitu berubah, walaupun tujuannya baik, niatnya baik, rakyatnya ngamuk, ekonominya kolaps. Jadi, memang membuat policy itu kadang-kadang take some times ya meniti buih dan me-manage dan harus data-data, fine tuning ya kita juga harus menyiapkan apa yang disebut safety net. Kalau sektor ini kena dia dikasih safety net apa, kalau pangsa populasi kita ini yang akan terkena dampaknya. Jadi policy tetap jalan, tapi kita tahu bahwa rakyat ini akan kena maka kita kasih safety net. Ini kan yang paling penting untuk berbagai policy yang memang sangat extremely sensitive bagi rakyat, listrik.

Kan seperti kita bilang listrik itu CO2 emission, tapi listrik itu extremely sangat sensitif. Kalau kita mau naikkin harga berdasarkan jumlah polusi dan yang lain-lain itu pasti memengaruhi tagihan listriknya. BBM juga kan CO2 emission. Jadi walaupun niat kita mulia mau menyelamatkan dunia dari climate change, tapi kalau rakyat ekonomi sosial gak ketemu ya akan kolaps duluan. Jadi memang kita harus hati-hati dalam soal itu, tapi artinya membuat policy itu gak kayak orang naik bajaj kiri kanan belok-belok suka-suka kan, tapi kita harus benar-benar lihat datanya, lihat situasinya, lihat kondisi psikologis masyarakatnya, dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini lho kadang-kadang kita mau mempunyai tujuan jangka panjang memang membutuhkan pengorbanan saat ini. Tapi kalau pengorbanan itu dibuat merata, lebih adil, ayo kita bisa jalankan kan kayak gitu. Itu sama kayak kita hidup aja Uni, waktu kecil kan kita selalu dinasihati orang tua berakit-rakit kita ke hulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kamu mau ujian jangan pesta-pesta, jangan pergi-pergi ya prihatin dulu kalau saya seperti itu ya.

Jadi kita itu terbiasa untuk ya kalau mau mencapai cita-cita memang harus ada pengorbanan, ada proses. Namun, untuk ngurusin pada level negara atau bangsa ya memang harus membutuhkan suatu penanganan yang luar biasa, hati-hati dan ya tetap harus kredibel tadi. Rakyat percaya nggak kita melakukan ini bukan untuk mendzalimi mereka dan mereka kan tadi antar generasi, kalau generasi Z yang audience-nya IDN Times ini kalau merasa ‘ah kamu gak mau berubah-berubah, tapi nanti dunianya makin jelek, polusinya makin jelek kan kami yang harus tanggung jawab. “Oke, jadi antar generasi harus adil juga, ‘oke kalau begitu kita harus berubah ya, tapi ada konsekuensinya. Nah konsekuensi ini ayo kita sama-sama.” Nah hal seperti itulah yang disebut public policy seperti itu, nggak kita melakukan seenaknya sendiri.

Kalau yang itu kita gak pernah, nggak ada perlombaan sih sebetulnya, tapi ya kita gak tahu setiap kali ada aja.

Artinya kan itu namanya recognition ya Uni ya. Artinya, tidak ada obrolan, oh kita akan membuat sayembara menteri terbaik terus kita mendaftar online, gak ada kayak gitu. Mereka akan lihat berdasarkan result aja, apakah negara ini kelihatan bagus growth-nya, tax-nya dari sisi waktu menghadapi kalau terjadi guncangan, Indonesia-nya cukup resilient atau gak, fiskalnya bagus atau gak kan mereka lihat, kita nggak usah ikut sayembara mereka lihat aja. Rating agency bicara terus bagaimana kita memperjuangkan isu-isu yang penting untuk Indonesia seperti dari mulai masalah gender, climate change, infrastruktur, kesehatan, UMKM, digital inclusivity itu mereka semua lihat oh menteri nggak cuma ngurus duit tambah kali bagi tambah kali bagi, cuma ngambil duit dari rakyat, tapi oh dia ternyata concern nah itu yang menyebabkan kemudian recognized. Jadi kalau ada penghargaan itu ya mereka melihat dari situ.

Gak sih pajak gender belum sih. Kalau kita kan, philosophically dulu ya bahwa keadilan gender itu baik untuk umat manusia karena Tuhan menciptakan laki dan perempuan, pasti tujuannya ada ya itu supaya dia beriringan aja. Kalau saya selalu menggunakan, kalau kamu menggunakan sepatu yang satu sport shoes, satunya high-heels kan nggak lucu, gak enak. Itu analogi paling mudah.

Tapi yang sebetulnya dalam berbagai penelitian, Uni itu menggambarkan kalau suatu negara makin inklusif, dia itu social harmony-nya makin bagus, ekonominya performance-nya juga makin bagus. Ada lagi penelitian, kalau suatu company board of director-nya juga inklusif di mana ada diversity gender, kualitas dari keputusannya juga lebih bagus. Nah, jadi berbagai fakta-fakta ini menggambarkan, memberikan signal kan manusia itu belajar terus, jadi kalau dia makin inklusif, social harmony-nya makin baik, pasti kinerja dari sisi sosial bagus, ekonomi bagus, rakyatnya bagus, dan terutama kalau perempuan itu diberikan suatu porsi yang memang seimbang, memberikan peran. Kadang-kadang perempuan itu sudah bekerja luar biasa, jumpalitan karena dia adalah tulang punggung keluarga, tapi secara sosial politik tidak dihargai.

Kan kalau kita lihat hampir semua perempuan kalau melihat anaknya kurang makan, dia yang bekerja, dia yang cari air bersih, ngangkut itu udah banyak cerita seperti itu. Jadi kembali ke masalah isu gender, gender equality adalah baik untuk masing-masing individu, baik untuk keluarga, baik untuk society, baik untuk ekonomi, secara moral juga benar gitu ya. Agama apa saja biasanya mengatakan bahwa kita respek terhadap perempuan, perempuan diletakkan pada posisi terhormat.

Nah ini yang perlu untuk kemudian kita lihat. Kalau kita ngomong itu baik, tetapi ternyata realitanya gak kayak gitu. Pertama, perempuan itu kalau mau berusaha ada yang dia punya KTP, tapi dia nggak punya aset atas nama dia, jadi kalau dia mau pinjam di bank, “oh kamu mau berusaha, iya saya bisa bikin makanan enak, saya punya ide itu mau pinjam di bank,” punya nggak collateral atau jaminan, ya nggak punya wong semua atas nama suami.

Itu kan di Indonesia, titling itu boleh perempuan. Ada suatu negara yang nggak boleh lho Uni. So you cannot enjoy the situation yang kita hadapi itu tanpa melihat di banyak negara, bahkan orang gak boleh keluar rumah, perempuan nggak boleh punya ponsel, bahkan perempuan apalagi nggak punya tanah atau rumah atas nama dia sehingga dia nggak akan pernah punya financial access. Padahal dia kerja keras untuk keluarganya. Itu sesuatu yang harus kita lihat sebagai suatu, nah Indonesia kalau kita kemudian kalau sudah setara, ternyata boleh, dulu itu anak perempuan dinomorduakan dari anak laki-laki untuk sekolah. Kalau sekarang kita semua setara, udah sama SD, lulusnya sama SMP. Namun, nanti kalau kita lihat begitu dia masuk dunia kerja, perempuan drop out karena perempuan milih, saya kawin atau tidak. Kalau saya kawin, saya punya anak atau tidak, saya boleh kerja atau tidak sama suami nah itu drop-out-nya muncul di situ sehingga kalau kita lihat even di Kementerian Keuangan naik, kelihatan kemudian padahal waktu sekolah sama-sama di SMA sama pintarnya, waktu di STAN dia juaranya masuk ke Kementerian dia juga ranking bagus, begitu dia mulai itu drop out.

Makanya kalau cari eselon II, eselon III, saya sudah mengatakan oh berarti drop-out-nya gara-gara apa. Oh mereka biasanya menikah Bu, kemudian punya anak dia susah antara ngurus anak atau bekerja. Oh kenapa? Kalau waktu menyusui dia harus pergi. Kalau begitu di kantor harus dikasih tempat untuk nyusuin. Anak-anak masih kecil kita berikan daycare di kantor. Ini sekarang kita minta di kantor-kantor Kemenkeu supaya mereka survive dan environmental kita juga memberikan, ekosistemnya ya memberikan tadi treatment yang adil. Kalau perempuan kemudian melahirkan ya suaminya ngambil cuti untuk ngurusin istrinya, jangan ngambil cuti untuk dia jalan-jalan sendiri, gitu kan. Jadi paternity leave di dalam rangka untuk delivery itu penting.

Nah, budget kita, kita juga sekarang tagging, berapa sih dari budget APBN kita yang berpihak kepada tadi perempuan. Ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa kita tuh ya kalau peduli nggak cuma ngomong gitu, lakukan dong. Kalau punya policy ya tunjukkan policy-nya. Termasuk yang terakhir itu kita membuat DAK, dana alokasi khusus transfer ke daerah untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari domestic violence.
Kalau di W20 kan isunya sejak awal untuk pemberdayaan ekonomi untuk perempuan. Inclusivity itu kan jadi tema yang luar biasa karena digital technology, krisis COVID-19 ini, krisis keuangan dulu itu menciptakan kesenjangan yang makin besar. Jadi kalau kita lihat terjadi inequality yang makin besar. Jadi waktu kita menyelesaikan krisis, kita harus sangat sadar bahwa kalau kita hanya untuk sekadar menyelesaikan krisis tiba-tiba kita lihat rakyat kita, society kita makin lebar kesenjangan karena ada yang left behind, ada yang recover, ada yang recover-nya sangat stronger, ada yang tidak recover sama sekali itu yang gak boleh terjadi.

Ya gak cuma dengan OJK dan BI sebetulnya ya. Kalau yang namanya compliance atau kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia itu masih perlu kita tingkatkan. Edukasi mengenai perpajakan juga masih banyak sekali. Nah banyak rakyat kita bahkan, ya kalau saya lihat fenomena, ada orang bilang, “saya sudah pensiun, tapi gak punya NPWP.” Berarti dia kerja 30 tahun gak pernah bayar pajak gitu dan ini bukan orang yang pekerja UMR gitu, dia sudah punya aset. Dia sudah pensiun, punya aset segini gini, tapi gak punya NPWP. Itu kan kita Oh My! Berarti ini orang nggak pernah bayar pajak waktu dia kerja, segala macam, waktu dia punya pendapatan.

Nah, jadi artinya di Indonesia masih banyak yang harus kita perbaiki. Waktu dulu saya jadi Menteri Keuangan pertama di 2005 pembayar pajak kita itu nggak lebih dari dua juta orang, Uni sekarang sudah 42 juta, tapi itu kan kalau kita lihat angkatan kerja di Indonesia 100 juta itu kan masih sekitar 45 persenan, gak semuanya harus bayar pajak, tapi bisa tetap punya NPWP atau NIK. Kalau dia pendapatannya tadi di bawah pendapatan tidak kena pajak dia tetap punya NPWP, tapi bayar pajaknya 0. Itu kan, itu yang kita lakukan, tapi itu menggambarkan bahwa di Indonesia membayar pajak masih perlu untuk kita tingkatkan, belum yang memang selama ini benar-benar punya duit nggak pernah bayar pajak atau yang niat banget melakukan avoiding tax. Jadi dia naro dananya ke luar negeri dan segala macam.

Jadi untuk tax amnesty itu yang pertama dulu kan kita memberikan sangat generous dan yang sekarang ini kita berikan juga kesempatan pada saat kita lihat secara global, global taxation itu mulai rapi, kerja sama antar negara. Dulu itu kita gak pernah ada yang namanya exchange of information. Kita kan semua tahu oh ada orang nyimpan uangnya di luar negeri, tapi negara-negara tempat tujuan dia yang nyimpen itu gak bisa kita maintain datanya. Kalau sekarang wajib, negara itu harus ngasih. Itu yang disebut automatic exchange of information secara otomatis, resiprokal, kalau di negara kita ada orang dari negara lain menempatkan aset ya kita juga harus kasih tahu ke mereka. Nah ini menyebabkan tadi mulai rapat kan di mana pun kalian berada maka akan ketahuan apa yang Anda miliki. Kenapa ini terjadi? Ya karena ternyata negara-negara maju sama, orang-orang kaya di negara maju tuh juga senang hobi menghindari pajak. Dia cari tempat-tempat tax haven gitu, jadi lama lho kok basis pajak saya hilang, erotion, makanya kita buat yang disebut base erotion profit shifting itu sama-sama gak boleh orang men-shift-kan profitnya atau hartanya ke tempat lain.

Kedua, akses informasi kita di dalam negeri. Dirjen Pajak ini sekarang semua lembaga keuangan harus menyampaikan dan bisa masuk jadi apapun lembaga keuangan, mau pasar modal, asuransi, perbankan, produk keuangan baru. Dulu kan bank itu ada bank secrecy, kerahasiaan ban, termasuk untuk Dirjen Pajak. Padahal kan gak lucu, Dirjen Pajak itu adalah bekerja untuk negara. Jadi sekarang kita sudah punya akses informasi internal juga dan oleh karena itu, kita bilang kita akan mulai meng-enforce, tapi kita untuk fair-nya saya kasih kesempatan untuk melakukan amnesty dulu. Use this time itu, waktu yang yang sangat terbatas, enam bulan ya sekarang Januari sampai Juli, jadi Anda bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan apa-apa yang selama ini Anda dapatkan dan Anda merasa belum membayarkan kewajiban pajaknya dilakukan.

Ya pertama kita terus belajar mutasi terhadap virus ini, it takes about satu setengah bulan untuk sampai kepada konklusi oh Omicron ini transmisinya jauh lebih cepat dari Delta, tapi menurut banyak pihak lebih mild. Tapi ternyata dengan transmisi yang sangat cepat kita lihat saja di negara-negara maju sekarang. Di AS begitu terkena Anda harus diisolasi, jadi yang terjadi karena transmisi banyak rumah sakit kena, services kena, orang begitu kena harus isolasi akhirnya restoran-restoran gak bisa buka karena meskipun mereka berkata bisa buka, tapi nggak ada pekerjanya, sedang isolasi.

Ini menimbulkan disrupsi luar biasa. Jadi Omicron dengan transmisi yang begitu sangat cepat bisa potentially menimbulkan disruption terhadap pemulihan ekonomi lagi karena ini sudah terjadi. Kalau anda lihat Amerika 1 juta kasus per hari itu amazing, UK, Eropa yang lain, Prancis, jadi bukan masalah mereka gak punya vaksin, dia ada vaksin memang ada orang yang gak pengen divaksin dan itu menimbulkan virus yang mutated terus.

Jadi potensinya sangat besar untuk memengaruhi momentum pemulihan ekonomi di 2022. Namun, yang bagus juga kita sudah belajar dari Delta. Jadi kita harap walaupun dia potensi pengaruhnya sangat signifikan kita berharap kesiapan kita. Kita lihat sekarang mulai naik dan naiknya cepat banget, padahal Februari ini ada pertemuan G20 untuk finance, di Bali. Ini menjadi sesuatu yang terus kita diskusikan. Kompleksitas inilah yang terus kita hadapi. Variannya dan transmisinya luar biasa. Namun, kita punya agenda-agenda dalam negeri, domestik maupun global yang harus kita lakukan. Jadi, kita menggunakan prokes, komunikasi dengan negara-negara anggota G20, kita menanyakan kesiapan karena kita sebenarnya pengen ketemu fisik.

Walaupun waktu itu G20 di Arab Saudi begitu kena COVID-19, semuanya convert jadi digital. Di Italia, separuh tahun semuanya online dan kemudian separuhnya melakukan secara fisik. Meskipun seperti itu masih ada negara-negara yang tidak hadir secara fisik.
Persiapan terus dilakukan oleh kemenkes, BNPB, dan daerah. Namun, di sisi lain kita tetap optimistis namun waspada, waspada itu penting banget, dan protokol kesehatan.