Penyaluran Bansos Jelang Pilpres Disorot, Erick: Apa yang Salah?

03 Feb 2024, 15:15 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara “Memilih Masa Depan” di Djakarta Theater XXI Ballroom, Sabtu (3/2/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti bahwa kemiskinan merupakan tantangan serius bagi setiap negara. Untuk itu, dia menegaskan perlunya intervensi untuk mengatasi masalah tersebut.

Erick menekankan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai langkah konkret yang dilakukan saat ini. Dia pun menanyakan apakah ada yang salah dengan upaya tersebut.

"Kemiskinan menjadi momok semua negara. Kita sama-sama memastikan intervensi untuk kemiskinan ini kita jaga. Ya, kali ini sedang ada isu bansos, BLT. Apa yang salah? Apa yang salah?” kata Erick dalam acara Memilih Masa Depan di Djakarta Theater XXI Ballroom, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

1. Erick sebut bansos dan BLT sudah bertahun-tahun disalurkan

Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo. (dok. Bapanas)

Erick menyoroti moralitas dan urgensi membantu keluarga tidak mampu, yang saat ini berjumlah 20,2 juta orang dengan pertanyaan tentang apakah seharusnya pemerintah diam saja.

"Ketika keluarga yang tidak mampu, yang jumlahnya 20,2 juta, memang kita mau diamkan saja? Ketika kita bisa duduk di tempat ini, minum, makan, bagaimana saudara-saudara kita? Apa yang salah (dengan bansos)? Dan ini merupakan kebijakan yang sudah diambil bersama-sama,” tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan kepada 20,2 juta keluarga tidak mampu adalah hasil keputusan bersama dan telah diterapkan selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

“Sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi, 20,2 juta yang tidak mampu kita bantu pangannya, dibantu kehidupannya dengan uang. Wajar. Tidak mungkin kita sebagai bangsa hanya bikin yang besar saja tetapi yang menengah kecil ditinggalkan, tidak mungkin,” ujar Erick.

2. Pemerintah juga dorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Imam Faishal)

Erick menyatakan bahwa pemerintah aktif mendorong pembayaran kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya segmen ultra mikro dengan total mencapai Rp1.600 triliun.

Dia menekankan bahwa membantu usaha kecil, menjaga mereka yang kurang mampu dengan memenuhi kebutuhan, serta menciptakan lapangan pekerjaan, adalah langkah-langkah penting dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi.

“Membantu yang kecil, menjaga yang kurang mampu dengan kebutuhan, dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah lapangan pekerjaan,” ucapnya.

3. Jokowi buka suara soal isu politisasi bansos

Presiden Jokowi memamerkan produk salah satu nasabah PNM Wonogiri. (Dok. PNM)

Sebelumnya ramai isu mengenai politisasi bansos menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Presiden Jokowi pun telah memberi tanggapan. Dia mengatakan, semua mekanisme bansos baik beras maupun uang tunai sudah disetujui DPR RI.

"Itu semua kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti dalam mekanisme kenegaraan," ujar Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Dia mengatakan, pembagian bansos harus terus dilakukan. Jokowi menyebut, bansos juga penting diberikan kepada masyarakat.

"Pertama, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia," kata dia.