Perang Iran Guncang Harga Minyak, Mengapa Pejabat RI Tetap Optimistis?

Pemerintah Indonesia percaya bahwa kondisi keuangan negara masih cukup kuat untuk menjaga subsidi energi tetap berjalan. Dilansir The Straits Times, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengatakan bahwa Indonesia masih mampu mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga 2026 meski harga minyak dunia menyentuh US$100 per barel. Pernyataan itu dibuat untuk menenangkan masyarakat supaya gak panik menghadapi situasi global yang memanas.

Optimisme itu muncul karena pemerintah mengklaim sudah menghitung berbagai kemungkinan terburuk. Tahun ini sendiri, Indonesia mengalokasikan sekitar Rp381 triliun untuk subsidi BBM, listrik, dan gas LPG. Dana sebesar itu memang disiapkan supaya masyarakat tetap bisa membeli energi dengan harga terjangkau meski harga minyak dunia naik cukup tinggi.

Pejabat pemerintah juga merasa Indonesia punya pengalaman menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dalam beberapa krisis sebelumnya, pemerintah masih bisa menjaga stabilitas ekonomi walaupun tekanan global cukup berat. Pengalaman tersebut membuat pemerintah yakin situasi kali ini masih bisa dikendalikan selama kebijakan fiskal tetap dijaga.

Meski begitu, tantangannya sekarang sebenarnya lebih kompleks. Indonesia saat ini adalah negara pengimpor minyak bersih alias lebih banyak membeli minyak dari luar negeri dibanding memproduksinya sendiri. Akibatnya, ketika harga minyak global naik, tekanan terhadap anggaran negara jadi jauh lebih besar dibanding masa lalu.

Walaupun pemerintah terdengar optimis, banyak ekonom justru mulai memberi peringatan serius. Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti Center for Policy Studies, menjelaskan bahwa harga energi punya pengaruh besar terhadap inflasi Indonesia. Sekitar sepertiga komponen inflasi nasional berkaitan langsung dengan energi seperti BBM dan listrik.

Kalau harga minyak terus naik dalam waktu lama, biaya bisnis bisa ikut melonjak dan berisiko memicu pengurangan tenaga kerja. Piter Abdullah, ekonom sekaligus Executive Director Segara Research Institute, memperkirakan defisit anggaran Indonesia bisa menembus 3,3 persen jika harga minyak bertahan di angka US$100 per barel. Padahal, batas defisit APBN Indonesia secara hukum maksimal hanya 3 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB.

Selain soal ekonomi, cara pemerintah berkomunikasi juga ikut jadi sorotan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sempat mengatakan bahwa Indonesia gak terlalu terdampak karena impor BBM berasal dari negara kawasan Asia Tenggara, bukan langsung dari Timur Tengah. Pernyataan itu ternyata memicu banyak kritik di media sosial.

Banyak netizen menilai logika tersebut kurang tepat karena negara pemasok BBM Indonesia tetap bergantung pada minyak mentah dari Timur Tengah. Podcaster Awalil Rizky bahkan menilai pemerintah terlihat seperti menolak mengakui bahwa situasi energi global sedang sulit. Menurutnya, banyak negara lain justru lebih terbuka mengakui adanya ancaman krisis energi supaya masyarakat bisa lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk.

Sejumlah analis menilai masyarakat sebenarnya gak hanya butuh janji bahwa semuanya aman. Publik juga ingin melihat penjelasan yang transparan mengenai bagaimana pemerintah akan menjaga subsidi jika harga minyak terus naik. Apalagi, setiap kenaikan US$1 harga minyak per barel bisa memperbesar defisit anggaran hingga sekitar Rp6,7 triliun.

Kurangnya transparansi itu dikhawatirkan bisa memengaruhi kepercayaan investor terhadap Indonesia. Belum lama ini, lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Fitch Ratings bahkan mengubah prospek kredit Indonesia menjadi negatif karena menilai ada kekhawatiran terkait konsistensi kebijakan dan transparansi pemerintah. Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas sama pentingnya dengan kebijakan ekonomi itu sendiri.

Perang Iran dan kenaikan harga minyak dunia memang bikin banyak orang khawatir terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mencoba menunjukkan rasa percaya diri supaya masyarakat gak panik berlebihan. Namun di sisi lain, para ekonom mengingatkan bahwa tekanan terhadap subsidi dan anggaran negara tetap nyata dan gak bisa dianggap sepele.

Kondisi ini akhirnya memperlihatkan dua sisi Indonesia yang berbeda. Masyarakat dan pelaku usaha mulai bersiap menghadapi kemungkinan krisis energi, sementara pemerintah terus menampilkan optimisme bahwa situasi masih terkendali. Ke depannya, bukan cuma kebijakan ekonomi yang dibutuhkan, tapi juga komunikasi yang lebih terbuka supaya kepercayaan publik tetap terjaga.