Percepat Infrastruktur Papua, Pemerintah Minta Pemda Siapkan Lahan
- Pusat pemerintahan DOB Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya disiapkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
- Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menekankan prioritas utama mencakup perumahan, perhubungan, dan fasilitas pemerintahan di keempat provinsi tersebut.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, prioritas utama mencakup perumahan, perhubungan, dan fasilitas pemerintahan.
Dia menekankan keempat provinsi tersebut masih memerlukan pusat pemerintahan yang belum tersedia. Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan lahan agar pembangunan dapat segera dilakukan dengan dukungan kementerian terkait.
"Nah memohon kepada pemerintah pusat termasuk kementerian PU untuk bisa membangun pusat pemerintahannya,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (20/2/2025).
1. Pemerintah prioritaskan infrastruktur yang berdampak langsung
Pria yang akrab disapa AHY itu menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto, kata dia, memberi perhatian khusus pada proyek infrastruktur yang mendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam menghadapi rekonstruksi anggaran, pemerintah akan mengutamakan proyek yang dianggap paling strategis. Pendanaan tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga melibatkan investasi swasta yang kredibel dan berkelanjutan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
2. Pemerintah siapkan dukungan transportasi mudik Lebaran
Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan pemerintah telah membahas persiapan arus mudik Lebaran 2025 dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo. AHY menyatakan kesiapan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api menjadi prioritas untuk memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman, nyaman, dan terjangkau.
Selain itu, pemerintah merumuskan strategi pengurangan kemacetan, terutama karena perayaan Nyepi tahun ini berdekatan dengan Lebaran.
“Kami berupaya yang terbaik oleh karena itu kami sedang merumuskan, menuntaskan segala koordinasi karena semua harus dihitung dengan tepat, dengan cermat dan pada saatnya akan kami umumkan kepada masyarakat,” paparnya.
3. Pemerintah siap dengarkan aspirasi masyarakat
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur dengan mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Rapat terbatas yang membahas infrastruktur tersebut juga dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri BUMN Erick Thohir.
