Petani India Demo Besar Tolak Kesepakatan Dagang dengan AS

10 Mar 2026, 15:47 WIB

Sanggar Sukma Sijati

Petani India Demo Besar Tolak Kesepakatan Dagang dengan AS

bendera india (unsplash.com/Naveed Ahmed)

Intinya Sih

Petani India menggelar demo besar menolak kesepakatan dagang India-AS senilai 500 miliar dolar AS yang dinilai mengancam sektor pertanian lokal akibat banjir produk impor murah.
Mereka menuntut jaminan hukum Harga Dukungan Minimum (MSP) agar harga jual hasil panen stabil dan petani kecil tidak terus dirugikan oleh fluktuasi pasar bebas.
Kenaikan harga minyak dunia memperparah kondisi petani karena biaya operasional meningkat tajam saat musim panen, membuat banyak dari mereka terancam bangkrut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Para petani di India kini tengah menghadapi tantangan berat akibat rencana kerja sama perdagangan besar antara New Delhi dengan Amerika Serikat (AS) dan tuntutan jaminan harga jual yang belum terpenuhi. Kesepakatan bernilai ratusan miliar dolar tersebut dikhawatirkan akan membuat produk impor murah membanjiri pasar dan mematikan usaha tani lokal. Kondisi ini memicu gelombang protes besar pada Senin (9/3/2026), karena masyarakat agraris merasa kedaulatan pangan mereka sedang terancam oleh kepentingan perusahaan besar.

Selain masalah perdagangan, lonjakan harga minyak dunia juga semakin mencekik para petani yang sedang bersiap menghadapi musim panen raya. Kenaikan harga diesel untuk operasional mesin pertanian membuat biaya produksi membengkak, sementara harga jual hasil panen mereka belum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dari pemerintah. Gabungan dari berbagai masalah ekonomi ini membuat nasib jutaan petani kini berada di ujung tanduk di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

1. India dan AS sepakati perdagangan Rp8,44 kuadriliun yang cemaskan petani lokal

ilustrasi india (unsplash.com/Prashanth Pinha)

India dan AS saat ini sedang mematangkan kesepakatan perdagangan besar dengan target nilai mencapai 500 miliar dolar AS (Rp8,44 kuadriliun) dalam lima tahun ke depan. Dalam kerja sama ini, pemerintah India setuju untuk menghapus atau menurunkan pajak impor pada berbagai barang industri, serta produk pertanian dan makanan asal AS. Namun, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran mendalam di kalangan petani lokal. Mereka merasa terancam karena produk Amerika yang mendapat bantuan dana besar dari pemerintahnya akan membanjiri pasar India dengan harga yang jauh lebih murah.

"Produk pertanian Amerika yang murah akan dibuang ke India, sehingga mempersulit petani dan usaha kecil kita untuk bersaing secara adil," ujar Sekretaris Jenderal Kongres Serikat Buruh seluruh India (AITUC), Amarjeet Kaur, dilansir TRT World.

Selama ini, India menerapkan pajak impor yang cukup tinggi, mulai dari 30 hingga 150 persen, untuk melindungi petani kecil. Dengan adanya aturan baru ini, produk AS tertentu justru bisa masuk tanpa pajak sama sekali, yang dianggap sebagai ancaman bagi mata pencaharian 40 persen penduduk India di sektor pertanian.

Kondisi ini dipandang oleh banyak pihak sebagai bentuk keberpihakan kepada perusahaan besar yang mengorbankan nasib petani kecil.

"Kesepakatan perdagangan bebas ini siap untuk menghancurkan sektor pertanian India karena pasar lokal akan dibanjiri oleh produk-produk impor yang jauh lebih kompetitif secara harga," ujar aktivis petani Hannan Mollah, dilansir Arab News.

2. Petani India tuntut jaminan harga jual hasil panen untuk lindungi nasib

ilustrasi India (pixabay.com/Eddy Pellegrino)

Para petani di India kembali melakukan protes untuk menuntut adanya jaminan hukum mengenai Harga Dukungan Minimum (MSP) bagi seluruh jenis tanaman. Langkah ini bertujuan untuk melindungi mereka dari perubahan harga pasar yang sering kali turun drastis dan merugikan. Saat ini, baru sekitar 14 persen petani yang bisa menikmati harga dukungan dari pemerintah, sedangkan sebagian besar lainnya masih sangat bergantung pada pasar bebas yang sering kali tidak berpihak pada mereka.

Analis pertanian Devender Sharma menjelaskan bahwa sistem pasar saat ini gagal memberikan penghasilan yang layak bagi para petani. Oleh karena itu, ia menilai undang-undang yang menjamin harga jual sangat penting agar tidak ada pedagang swasta yang membeli di bawah harga tersebut. Desakan ini muncul karena janji pemerintah pada tahun 2021 untuk menyelesaikan masalah harga ini belum juga ditepati hingga sekarang.

Kebutuhan akan perlindungan harga ini menjadi sangat penting karena biaya bertani terus meningkat akibat kenaikan harga barang di seluruh dunia. Tanpa adanya jaminan harga jual yang pasti, petani kecil yang memiliki lahan sempit sangat berisiko mengalami kebangkrutan selamanya.

3. Kenaikan harga minyak dunia hantam petani India saat musim panen

ilustrasi panen menggunakan traktor (pexels.com/Mark Stebnicki)

Kondisi petani di India semakin sulit akibat lonjakan harga energi yang dipicu oleh konflik bersenjata di Timur Tengah. Kenaikan ini berdampak langsung pada melonjaknya harga bahan bakar diesel yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan pompa air, mesin perontok, dan traktor. Mengingat bulan Maret adalah puncak masa panen, ketersediaan diesel dengan harga terjangkau menjadi penentu utama keberhasilan petani di wilayah lumbung pangan.

Krisis energi ini juga menambah beban utang petani karena harga kebutuhan lain seperti pupuk biasanya ikut naik mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Kelangkaan bahan bakar dan permainan harga di tingkat lokal mulai memicu kepanikan, sehingga banyak petani terpaksa menyimpan cadangan solar dalam drum plastik demi menjaga kelancaran kerja mesin mereka di masa depan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.