PII Bidik Penjaminan Infrastruktur Senilai Rp37 Triliun Tahun Depan

Terkait proyek Proving Ground tersebut, menurut Sutopo saat ini masih proses tender untuk penentuan investor. Dengan Proving Ground, maka kendaraan yang diproduksi di Indonesia tak perlu melakukan uji tipe ke luar negeri, seperti ke Eropa misalnya. Dengan demikian, proses ekspor bisa lebih efisien.

"Itu sangat penting untuk mendukung sektor otomotif baik di dalam negeri maupun juga ekspor. Karena saya dengar kita kadang-kadang dipersulit, mau ekspor tapi mobilnya dianggap tidak memenuhi uji tipe di negara tujuan. Dan kita kalau mau uji tipe juga rumit, di bawa ke luar negeri dulu, ada yang sampai ke Eropa, segala macam. Ini Kemenhub punay inisiatif bagus untuk buat itu di Bekasi," tutur Sutopo.

Proving Ground ditargetkan meningkatkan aspek keselamatan dari kendaraan bermotor yang diproduksi di Indonesia. Bahkan, fasilitas yang akan dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu juga direncanakan untuk menguji tipe kendaraan listrik.

"Investor menyediakan fasilitas dan perawatan. Yang mengelola tetap Balai Uji ( (BPLJSKB Kemenhub), di bawah Ditjen Perhubungan Darat. Jadi pembayaran (pengujian tipe) ke Balai Uji, masuk PNBP, bukan ke investor. Di sini yang memastikan masalah treatment, itu dari sisi Balai Uji. Investor hanya aspek teknologi dan pemeliharaan," ucap Sutopo.

Selain Proving Ground, Direktur Eksekutif Bisnis PII, Andre Permana mengatakan ada beberapa proyek infrastruktur yang berpotensi mendapat penjaminan PII tahun depan, seperti Bandara Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar); Jalan Tol Cikunir-Ulujami; Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Bali; dan lain-lain.

"Mungkin juga ada proyek pengelolaan sampah di Legok Nangka, Jawa Barat, itu yang untuk sektor pengolahan sampah. Jadi kurang lebih itu gambaran beberapa," ujar Andre.

Sejak 30 Desember 2009 atau awal berdirinya PII, total ada 37 proyek infrastruktur yang telah dijaminkan. Nilai investasi dari proyek-proyek tersebut mencapai Rp350 triliun.

Dari jumlah tersebut, 29 proyek didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan 8 proyek Non-KPBU. Berikut daftarnya:

KPBU

• 13 Jalan Tol (Batang – Semarang, Balikpapan – Samarinda, Pandaan – Malang, Manado – Bitung, Jalan tol layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed, Krian – Legundi – Bunder – Manyar, Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Serang – Panimbang, Probolinggo – Banyuwangi dan Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan, Semarang – Demak, Solo – Yogyakarta – Nyia Kulon Progo dan Yogyakarta - Bawen).
• 3 Proyek sektor Jalan Non-Tol (Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, Jalan Lintas Timur Riau dan Jembatan Callender Hammilton)
• 4 Proyek Sektor Telekomunikasi (Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur serta Satelit Multifungsi Pemerintah)
• 1 Proyek Sektor Ketenagalistrikan (PLTU Batang)
• 6 Proyek Sektor Air Minum (SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, SPAM Semarang Barat, SPAM Pekanbaru, SPAM Jatiluhur I dan SPAM Kariyan - Serpong)
• 2 Proyek Sektor Transportasi (Kereta Api Makassar – Parepare dan Bandar Udara Labuan Bajo).

Non-KPBU

• Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
• Proyek Hydropower Program PT PLN (Persero)
• Proyek PLTP Patuha unit 2 dan Dieng 2
• Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua PT PLN (Persero)
• Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero)
• Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali PT PLN (Persero)
• Obligasi dan Penjaminan Pinjaman PT Waskita Karya.