PIS Gandeng Kemlu Kawal Perlindungan Kru Kapal di Luar Negeri

Kerja sama ditandatangani oleh CEO PIS Surya Tri Harto, dan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu Judha Nugraha, serta disaksikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno.

Havas menilai kerja sama tersebut menghadirkan pendekatan baru yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga preventif.

"Melalui perjanjian ini, kita bisa melakukan penukaran data yang dimiliki oleh PIS dan kita miliki bisa menjadi satu data yang kita kelola bersama untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi kondisi darurat,” ujarnya.

Havas menekankan pihaknya, sebagai perwakilan Indonesia, berkewajiban melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, baik di darat maupun di kapal.

Hal itu disampaikan seiring dengan upaya PIS memperluas pangsa pasar non-captive, yang meningkat dari 4 persen pada 2021 menjadi 19 persen pada 2024, didukung pengoperasian 106 kapal dan 6.000 perwira untuk menjaga kelancaran distribusi energi di 65 rute pelayaran internasional.

“Kita sebagai perwakilan Indonesia dan negara di luar negeri punya tanggung jawab memberikan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, baik di darat, maupun kapal laut,” tambah Havas.

CEO PIS Surya Tri Harto menambahkan, perjanjian kerja sama dengan Kemlu menjadi kebutuhan penting bagi pekerja, khususnya kru PIS, di tengah dinamika geopolitik global yang berisiko.

Dia menjelaskan kehadiran negara dan perusahaan bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi pelaut, termasuk di kantor cabang PIS di Singapura, Dubai, dan London.

"Harapannya dengan perjanjian ini, teman-teman yang bertugas dapat merasakan upaya pelindungan yang sudah dilakukan sebaik-baiknya," ujarnya.

Surya juga menekankan langkah tersebut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera, serta poin 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan iklim kerja yang aman, produktif, dan berdaya saing global.