Infografis Daftar 6 Direktur Utama (Dirut) BUMN dengan latar belakang TNI. (IDN Times/Mardya Shakti)
Menurut Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, masifnya purnawirawan TNI menduduki jabatan Dirut BUMN menjadi lonceng kematian bagi profesionalisme warga sipil yang berkarier di BUMN.
“Di dalam BUMN, itu kan ada kebijakan yang namanya talent pool yang sudah berjalan bertahun-tahun. Mereka sudah menyiapkan para pengganti Dewan Komisi Direksi. Nah ini akhirnya kalau memang tiba-tiba menempatkan eks TNI di sana, ya terus talent pool-nya itu bubarin saja kalau memang sudah tidak diperlukan kayak gitu,” kata Herry saat dihubungi IDN Times.
Dia menilai, tak ada urgensi dalam penunjukan purnawirawan TNI sebagai Dirut BUMN. Kecuali, BUMN itu berkaitan dengan sektor pertahanan, seperti BUMN di bawah Holding Defend ID.
“Kalau kayak Antam, MIND ID, Garuda, itu serahkan saja ke sipil. Kalau ingin mengimbangi sipil, mereka yang sudah pensiun itu (Purnawirawan TNI), taruh saja di komisaris, biar mereka mengawasi kinerja sipil,” tutur Herry.
Secara regulasi, Herry menilai tak ada pelanggaran. Namun, menurutnya, cara bekerja di BUMN jauh berbeda dengan TNI. Sebab, keputusan yang diambil di BUMN tak bisa secara otoriter, tapi harus mempertimbangkan semua dampaknya.
“Kalau itu TNI, itu punya tradisi kan doktriner. Jadi istilahnya mungkin tidak perlu bertanya kira-kira gitu ya, kalau disuruh perintah belok kiri, semuanya belok kiri, harus belok kiri gitu. Tapi kalau sipil, di dalam tradisi korporasi, disuruh belok kanan. Tunggu dulu, mana lebih efisien antara belok kanan atau lurus atau belok kiri? ucap Herry.