Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih, Prabowo Subianto diisukan ingin membentuk Badan BUMN sebagai super holding BUMN.
Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan, pembentukan Badan BUMN sebenarnya bukan ide baru. Ide ini sudah pernah diusung Tanri Abeng, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Indonesia pada periode Maret 1998-Oktober 1999 (masa pemerintahan Soeharto dan B.J Habibie).
Lantas, apa itu sebenarnya Badan BUMN sebagai super holding BUMN?
Toto mengatakan, Badan BUMN atau super holding BUMN akan menjadi induk dari holding-holding BUMN yang sudah terbentuk.
Misalnya, saat ini sudah ada holding BUMN industri pertambangan yang induknya adalah MIND ID, holding BUMN ultra mikro yang induknya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), holding BUMN perkebunan yang induknya adalah PTPN III, dan sebagainya.
“Mungkin nanti arahnya ke depan akan menuju ke sana. Karena kalau kita cermati juga kan sebetulnya jumlah holding BUMN yang dibentuk dalam beberapa tahun terakhir cukup banyak. Ada 13 BUMN, belum Pertamina juga sudah membuat subholding sendiri, PLN juga subholding sendiri,” ucap Toto.
Super holding BUMN itu dinilai terinspirasi dari Singapura dengan Temasek dan Malaysia dengan Khazanah Nasional Berhad yang berhasil menjadikan perusahaan-perusahaan plat merah bersinergi.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (10/10/2024), super holding BUMN bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan membuat investasi strategis yang dapat berkontribusi kepada pembangunan negara.
Super holding diharapkan menjadikan BUMN lebih berkembang hingga dapat menjangkau pasar global dan meningkatkan kinerja perusahaan bahkan terciptanya nilai pasar perusahaan atau biasa dikenal dengan istilah market value creation.
Dalam jangka panjang, super holding BUMN ditujukan untuk meningkatkan kontribusi BUMN dalam menyumbang pendapatan negara, mempermudah corporate management, efisiensi, sinergi, meningkatkan kapasitas produksi, diversifikasi, leverage, dan cost saving.
Sebelumnya, Dewan Penasihat Presiden Terpilih, Burhanuddin Abdullah, mengatakan, Prabowo memiliki banyak program andalan yang membutuhkan dana besar. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan membutuhkan dana Rp400 triliun per tahun atau sekitar Rp1,2 triliun per hari.
Oleh sebab itu, kabinet Prabowo akan mengoptimalkan lagi penerimaan negara dengan mengubah kelembagaan yang ada. Pertama, membentuk Kementerian atau Badan Penerimaan Negara. Kedua, melakukan transformasi kelembagaan BUMN.
“BUMN kita ini ternyata dikumpul-kumpul, jumlahnya itu ternyata 1 triliun dolar AS, sekitar 60 persen dari PDB kita. Tetapi, ya, sumbangannya barangkali sekarang ini harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen,” ucap Burhanuddin dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).