Prabowo Haramkan Hunian di Lahan BUMN Dijual dengan Harga Pasar

16 Mar 2026, 20:43 WIB

Trio Hamdani

Prabowo Haramkan Hunian di Lahan BUMN Dijual dengan Harga Pasar

Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Intinya Sih

Presiden Prabowo menegaskan tanah milik BUMN adalah aset rakyat dan dilarang dijual dengan harga pasar untuk program subsidi perumahan.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyetujui penggunaan 41 hektare lahan di Berlan, Jakarta Timur, sebagai dukungan sektor pertahanan terhadap program perumahan nasional.
Kemensetneg dan Komdigi siap mengalokasikan total 75 hektare lahan di Kemayoran dan Depok untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai penggunaan aset negara untuk hunian warga. Dia menyampaikan pesan Prabowo, tanah milik badan usaha milik negara (BUMN) pada hakikatnya adalah milik rakyat, sehingga dilarang keras diperjualbelikan dengan harga pasar jika digunakan untuk program subsidi perumahan.

"Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali di depan saya dan di tempat lain, bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Tidak boleh, itu haram," katanya dalam acara pencanangan pembangunan hunian dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).

1. Waspadai pihak-pihak yang cari untung dari aset negara

ilustrasi cara mudah punya rumah subsidi (unsplash.com/alhidayah kadar regency)

Langkah tegas Prabowo diambil guna menutup celah bagi pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan pribadi melalui nilai pasar tanah. Hashim meyakini para petinggi BUMN, termasuk PT KAI (Persero), sudah memahami instruksi tersebut.

Dia optimistis transparansi dalam penggunaan lahan, termasuk milik KAI akan mempercepat pemerataan hunian layak di seluruh Indonesia. Hal itu dia sampaikan kepada Direktur Utama (Wadirut) KAI Bobby Rasyidin.

"Karena terus terang saja ada pihak-pihak yang mau ambil keuntungan, Pak dengan nilai pasar dan sebagainya. So saya kira itu sudah petunjuk. Saya kira Pak Dody sudah tahu itu. Dan saya yakin dengan ini semuanya, saya kira bagus sekali," ujarnya.

2. Kemhan siap alokasikan 41 hektare lahan di Berlan

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin ketika memimpin rapat pimpinan di Mabes TNI. (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Terkait ketersediaan lahan, Hashim mengungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin telah memberikan lampu hijau untuk penggunaan lahan seluas 41 hektare di kawasan Berlan, Jakarta Timur.

Keputusan tersebut bahkan sudah disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo sebagai komitmen nyata dukungan sektor pertahanan terhadap program perumahan.

"Pak, mungkin Bapak bisa hubungi Pak Sjafrie, 41 hektare itu sudah alokasi untuk perumahan. Itu sudah Pak Sjafrie ke saya, dan di depan Pak Prabowo," papar Hashim.

3. Puluhan hektare lahan di Kemayoran dan Depok segera menyusul

ilustrasi KPR (vecteezy.com/kwanchai chai-udom)

Selain lahan Kemhan, dukungan juga datang dari Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) yang siap mengalokasikan sekitar 30 hektare tanah di kawasan Kemayoran. Tak hanya itu, ketersediaan lahan negara juga meluas hingga ke Depok.

Lahan milik RRI seluas 45 hektare yang berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut dipastikan masuk dalam jajaran lokasi pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Itu juga untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. So ini di Jabodetabek terdapat banyak lahan milik negara," kata Hashim.