Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyentil kondisi ekonomi di era Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo yang hanya tumbuh 5 persen. Menurutnya, ini merupakan dampak dari tidak konsisten dalam menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Ketika kita tidak konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita terjadilah distorsi ekonomi, terjadilah pemerataan ekonomi tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama 7 tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia," ujar Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025).
Prabowo mengatakan, hingga kini, maish banyak anak-anak yang kelapran, petani dan nelayanan kesulitan menjual hasil panennya.
"Petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya," ucap dia.
Meski demikian, Prabowo bersyukur, ekonomi Indonesia di awal pemerintahannya masih tumbuh sebesar 5,12 persen. Angka tersebut dianggap baik karena saat ini dunia berada dalam kondisi yang tidak pasti.
"Di tengah dunia penuh gonjang-ganjing, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai 942 triliun naik 13,6 persen dari tahun lalu, telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berakhir, dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1,2 juta orang," kata dia.