Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Screenshot 2025-08-06 152935.png
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8). (Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

  • Presiden Prabowo menargetkan pemindahan ASN ke IKN sebanyak 1.700 hingga 4.100 orang pada 2025.

  • Pemerintah menetapkan target pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan IKN, fasilitasi perumahan terintegrasi, dan pembangunan rusun yang hampir selesai.

  • Langkah utama yang dilakukan pemerintah antara lain penataan ruang kawasan inti, pembangunan gedung perkantoran, penyediaan hunian, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di IKN.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 1.700 hingga 4.100 orang.

"Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang," bunyi lampiran Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan di IKN juga ditopang dengan penerapan sistem kota cerdas yang ditargetkan sudah berjalan 25 persen.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah melaksanakan dua langkah utama, yaitu pemindahan ASN dan unsur pertahanan-keamanan ke Nusantara, serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas di kawasan tersebut.

1. Perencanaan dan pembangunan kawasan IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku (FKMS) dan BNN Provinsi Kalimantan Timur melalui BNN Kota Balikpapan menggelar Nusantara Fun Walk, Minggu (13/7/2025). Foto OIKN

Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan IKN sebagai langkah awal mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi lampiran perpres tersebut.

Beberapa target yang ditetapkan meliputi:

  • Terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan seluas 800-850 hektar.

  • Pembangunan gedung perkantoran mencapai 20 persen.

  • Penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebesar 50 persen.

  • Sarana dan prasarana dasar kawasan terbangun hingga 50 persen.

  • Indeks aksesibilitas dan konektivitas mencapai 0,74.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menggariskan sejumlah langkah, yakni penataan ruang kawasan inti, pembangunan gedung perkantoran, penyediaan hunian, pembangunan sarana pendukung, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di IKN.

2. Fasilitasi perumahan terintegrasi

Penampakan tower rumah susun untuk ASN di kawasan IKN. (IDN Times/Erik Alfian)

Pemerintah juga menekankan penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Target yang ditetapkan adalah pembangunan 476 unit rumah baru serta peningkatan kualitas 38.504 unit rumah yang sudah ada.

Itu dilakukan melalui pembangunan rumah baru, pengembangan permukiman, fasilitasi peningkatan kualitas rumah, serta penyediaan sarana air minum, air limbah domestik, dan sistem persampahan pada kawasan perumahan tapak.

3. Pembangunan rusun IKN hampir siap

Konsorsium internasional dari Amerika Serikat dan Korea Selatan resmi bergabung untuk mendukung proyek rumah susun di IKN. (Dok. Humas OIKN)

Pembangunan rumah susun (rusun) di ibu kota baru Indonesia sebelumnya tercatat sudah mencapai progres 99,40 persen. Totalnya ada 47 tower untuk ASN dan hankam.

Rinciannya mencakup 31 tower ASN dengan kapasitas 1.860 unit, 7 tower untuk Polri dan BIN dengan 420 unit, serta 9 tower paspampres yang menyediakan 540 unit. Seluruh tower tersebut ditargetkan selesai secara bertahap pada 2025.

"Ini secara fisik sudah 99,4 persen," kata Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati saat menerima tim redaksi IDN Times di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, dikutip Kamis (21/8/2025).

Editorial Team