Prabowo Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi

05 Mar 2026, 18:00 WIB

Trio Hamdani

Prabowo Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/12/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya Sih

Presiden Prabowo menunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai ketua satgas percepatan transisi energi usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
Satgas akan fokus pada pembangunan PLTS 100 gigawatt dan percepatan konversi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik secara bertahap.
Pemerintah menargetkan implementasi energi baru terbarukan rampung dalam 3–4 tahun, sekaligus menekan subsidi listrik lewat konversi PLTD ke PLTS.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai ketua satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi.

Penunjukan tersebut dilakukan usai rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Ratas membahas langkah konkret implementasi energi bersih dan terbarukan di Indonesia.

"Bapak Presiden membentuk tim satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Dan tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden, sebagai ketua satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

1. Genjot PLTS 100 gigawatt dan konversi motor listrik

Konversi motor listrik. (IDN Times/Trio Hamdani)

Bahlil memaparkan satgas akan fokus pada proyek besar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Selain itu, pemerintah juga membidik percepatan konversi kendaraan bermotor.

"Percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik," ujarnya.

2. Prabowo minta implementasi beres dalam 4 tahun

Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025. (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Bahlil mengungkapkan Prabowo menginginkan seluruh program berjalan segera. Kepala Negara memberikan tenggat waktu maksimal tiga sampai empat tahun agar implementasi energi baru terbarukan (EBT) itu rampung.

"Insya Allah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi," tuturnya.

3. Transisi energi strategi pangkas subsidi

Pertamina NRE tengah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) offgrid berkapasitas 400 kilowatt (kWp) dan baterai 1 megawatt per jam (MWh) sebagai proyek percontohan. (dok. Pertamina NRE)

Percepatan transisi energi jadi strategi untuk efisiensi anggaran negara. Dengan mengubah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi PLTS, pemerintah dapat menekan beban subsidi listrik secara signifikan.

Langkah itu juga dibarengi dengan dorongan masif penggunaan mobil dan motor listrik untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi energi fosil, dalam hal ini adalah bahan bakar minyak (BBM).

"Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik," kata Bahlil.