Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan banyaknya anggaran dalam Program Dana Desa yang selama 10 tahun terakhir tidak tersalurkan secara tepat kepada masyarakat.
"Selama ini 10 tahun kami harus akui, banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat," kata Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dia menyebut bukti ketidaktepatan itu terlihat dari banyaknya kepala desa yang harus berhadapan dengan hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
"Banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," kata Prabowo.
Prabowo kemudian memaparkan rencana pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tengah dibangun. Dia menyatakan beberapa ratus koperasi kemungkinan akan mulai beroperasi dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Hingga kini, terdapat sekitar 30 ribu koperasi beserta gudang, cold storage, dan gerai yang hampir selesai dibangun. Di koperasi tersebut, kata Prabowo, akan tersedia farmasi desa murah, obat generik, hingga klinik desa.
KDKMP juga akan menyediakan gerai pembiayaan super mikro untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir, dengan bunga sangat rendah dan mudah diakses. Semua barang subsidi akan langsung dapat diakses masyarakat, sehingga penyelewengan dan kebocoran dapat diminimalkan.
"Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada. Karena 10 tahun kami sudah beri Dana Desa kepada desa-desa, 10 tahun sudah diberikan. Dan sekarang kami akan mengarahkan," katanya.
