Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Presiden KSPSI Minta Gubernur Tidak Ubah Usulan UMK

Triyan Pangastuti
Ilustrasi upah (IDN Times)
Ilustrasi upah (IDN Times)

Intinya sih...

  • Gubernur diharapkan hargai keputusan yang telah disepekati di tingkat kabupaten/kota

  • Tuntutan buruh kenaikan UMK rata-rata sebesar 6,78 hingga 7,31

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, meminta kepada para gubernur agar tidak mengubah usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah diajukan oleh bupati dan wali kota.

Menurut Andi Gani, jika gubernur mengubah usulan UMK yang sudah disepakati di tingkat kabupaten/kota, hal itu bisa menyebabkan keresahan di kalangan buruh. Pasalnya, angka UMK tersebut merupakan hasil kesepakatan yang melibatkan pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja.

"Usulan UMK yang sudah disampaikan bupati dan wali kota adalah hasil kesepakatan bersama. Jika itu diubah oleh gubernur, bisa menimbulkan ketidakpercayaan buruh terhadap proses penetapan upah," ujar Andi Gani dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).

1. Gubernur diharapkan hargai keputusan yang telah disepekati di tingkat kabupaten/kota

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Andi Gani yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN TUC mengatakan, perundingan UMK di daerah sudah melalui proses dialog sosial yang panjang dan melibatkan semua pihak terkait. Oleh karena itu, hasil kesepakatan tersebut seharusnya dihormati.

"Kami meminta kepada gubernur untuk menghargai keputusan yang sudah disepakati di tingkat kabupaten/kota. Jangan sampai kebijakan yang sudah final di daerah justru diubah, karena dampaknya sangat besar bagi para pekerja," kata dia.

2. Tuntutan buruh kenaikan UMK rata-rata sebesar 6,78 hingga 7,31

Ilustrasi penghitungan upah (freepik.com)

Andi Gani mengatakan, tuntutan buruh untuk kenaikan UMK berada di angka alpha 0,9 yang menghasilkan kenaikan UMK rata-rata sekitar 6,78 hingga 7,31 persen. Dengan kondisi tersebut, dia berharap gubernur segera menetapkan UMK tanpa mengubah hasil kesepakatan yang sudah ada.

KSPSI berharap proses penetapan UMK bisa berjalan dengan lancar, adil bagi semua pihak, dan menjaga hubungan industrial yang stabil.

"Gubernur tidak boleh mengabaikan hasil perundingan di tingkat kabupaten/kota," ujar dia.

3. KSPI harap proses penetapan UMK berjalan lancar

Ilustrasi upah atau tunjangan karyawan (pexels.com/@karolina-grabowska)

KSPSI berharap proses penetapan UMK bisa berjalan dengan lancar, adil bagi semua pihak, dan menjaga hubungan industrial yang stabil.

"Gubernur tidak boleh mengabaikan hasil perundingan di tingkat kabupaten/kota," ucap dia.

Editor’s Picks
UMP DKI Jakarta 2026 Diumumkan Besok, Berapa Besarannya?
Prabowo Teken PP Pengupahan, Begini Formula Penghitungan UMP 2026
Topics
umpgubernurUMRUpah Minimum ProvinsiUpah MinimumUpdate me

Editorial Team

EditorDeti Mega Purnamasari

Tonton lebih seru di