Proyek IKN di Era Prabowo: Tak Dimatikan, Tapi Bukan Prioritas
- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal mengatakan proyek IKN tak dimatikan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Anggaran IKN pada 2026 hanya Rp6,3 triliun karena Prabowo fokus pada delapan program prioritas di 2026.
- Meski tetap dilanjutkan, fokus pemerintah saat ini pada IKN berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
Tabanan, IDN Times - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal dari fraksi Gerindra memastikan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tak dimatikan pada era Presiden Prabowo Subianto.
Dalam hal ini, Hekal merespons soal anggaran IKN yang hanya Rp6,3 triliun dalam RAPBN 2026.
"Yang lain-lain (termasuk IKN) bukan dimatikan, tapi tetap dijalankan," kata Hekal di Nuanu City, Tabanan, Bali, Kamis (21/8/2025).
1. Prabowo prioritaskan MBG hingga Sekolah Rakyat
Hekal mengatakan, Pemerintahan Prabowo akan fokus pada delapan program prioritas tahun depan, yakni ketahanan pangan; ketahanan energi; Makan Bergizi Gratis (MBG); program pendidikan (termasuk Sekolah Rakyat); pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; penguatan pertahanan semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
"Yang pasti, menurut saya, kan sudah tahu program-programnya Pak Prabowo kan sudah disampaikan, ada delapan program utama," ujar Hekal.
2. Proyek IKN tak digembar-gemborkan di Era Prabowo
Meski begitu, Hekal mengakui fokus Pemerintahan Prabowo pada IKN akan berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
"Berjalan tetap berjalan, cuman mungkin nggak dengan kecepatan yang mungkin dulu digembar-gemborkan," ujar dia.
3. Anggaran IKN turun drastis di Era Prabowo
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran IKN di RAPBN tahun depan sekitar Rp6,3 triliun.
"3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya, nanti kalau salah saya koreksi,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, ada dua alokasi yang ditetapkan untuk proyek IKN tahun depan, sebagai berikut:
Rp5,71 triliun untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis
Rp553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen Otorita IKN (OIKN)
Meskipun naik dibanding proyeksi APBN 2025 yang sebesar Rp4,7 triliun, alokasi 2026 tercatat jauh lebih rendah dibanding tiga tahun sebelumnya. Pada 2023, Pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo mengalokasikan Rp27 triliun untuk IKN, dan pada 2024 sebesar Rp43,3 triliun.
Di sisi lain, dalam dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, Prabow tidak menyebut secara spesifik soal anggaran IKN.
