Pemerintah dan keuangan negara akan dibahas
DPR dan pemerintah mencari solusi agar keuangan negara tidak merugi
Isu-isu yang akan segera dibahas DPR termasuk penanganan bencana, akses internet di desa, dan evaluasi program pemerintah
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menanggapi soal polemik utang di balik proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Ia memastikan, DPR akan segera membahas dan mengkaji isu tersebut dengan pemerintah.
"Whoosh nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa," kata dia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Puan menyebut, DPR akan mengonfirmasi bagaimana pandangan pemerintah terhadap isu utang Whoosh yang dibangun era Presiden Ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo. Termasuk, mengenai kondisi keuangan negara baik saat proyek itu dibangun, maupun sekarang.
"Kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang," tegasnya.
Puan menuturkan, DPR bersama dengan pemerintah akan mencari solusi yang tepat agar keuangan negara tidak berlarut-larut mengalami kerugian.
"Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut," imbuh dia.
Sebelumnya, Puan resmi membuka masa persidangan II tahun sidang 2025-2026. Pembukaan itu diselenggarakan dalam rapat paripurna ketujuh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini.
Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan pidato membahas berbagai pencapaian selama masa reses dan berbagai isu yang segera dibahas DPR.
"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan melalui rapat kerja bersama pemerintah terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat," kata dia.
Puan pun memaparkan isu-isu yang dimaksud itu, yakni:
1. Penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi;
2. Penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande;
3. Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur;
4. Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan;
5. Percepatan akses internet ke pelosok desa;
6. Pencapaian target swasembada pangan dan energi;
7. Pengadaan BBM untuk SPBU swasta;
8. Pengaturan konten online pada platform digital;
9. Percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan;
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG;
11. Pelaksanaan Program Magang Nasional;
12. Evaluasi Program 3 Juta Rumah;
13. Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza;
14. Evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara (Himbara);
15. Permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia; dan
16. Penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).
Puan menegaskan, pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI.
"DPR RI dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran, Pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI," imbuhnya.