Pulihkan Ekonomi, Kemen-PUPR Genjot Belanja Infrastruktur di Kuartal 3

18 Agu 2020, 19:00 WIB

IDN Times/Helmi Shemi

Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan akan terus fokus mempercepat belanja infrastruktur, terutama yang berdampak langsung dalam mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Langkah ini direalisasikan melalui Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Hal ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi, dampak pandemik COVID-19.

"Bahkan, sebagian yang berada di kuartal keempat bisa ditarik ke depan, baik program padat karya maupun program reguler. Pembangunan infrastruktur diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pemulihan kondisi ekonomi," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2020).

1. Realisasi anggaran KemenPUPR hingga Agustus

Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Tercatat hingga 17 Agustus 2020, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sudah mencapai Rp36,47 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp 83,97 triliun atau sekitar 44 persennya. Sedangkan, khusus untuk program PKT rutin Kementerian PUPR telah disalurkan Rp6,84 triliun atau sebesar 60,14 persen.

Selain mengalokasikan anggaran program PKT rutin 2020 sebesar Rp11,5 triliun, dengan target penerima manfaat 614.480 orang. Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat reguler, menjadi padat karya dengan alokasi anggaran Rp654 miliar dan target penerima manfaat 80 ribu orang.

"Dengan menjadi skema padat karya, pekerjaan yang bisa dikurangi penggunaan alat berat diganti dengan memaksimalkan tenaga manusia. Kita tidak ingin bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan pada saat pandemik seperti ini," ujar Basuki.

2. Restruktur anggaran untuk penanganan COVID-19

IDN Times/Helmi Shemi

Basuki menjelaskan pada tahun anggaran 2020, APBN merupakan instrumen yang kini sangat diharapkan untuk pengungkit pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemik COVID-19. Untuk itu, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan mempercepat realisasi fisik dan keuangan.

Dia menyebut Kementerian PUPR telah melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sehingga pagu Kementerian PUPR saat ini menjadi sekitar Rp83,97 triliun.

"Dari total alokasi tersebut, sebesar Rp11,52 triliun diperuntukkan untuk Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work)," kata Basuki.

3. Perintah Menteri Keuangan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terdapat dua variabel penting untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni konsumsi dan investasi. Kedua variabel ini berkontribusi hampir 90 persen dari ekonomi Indonesia.

"Untuk itu pemerintah melalui APBN akan terus berjuang menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan, untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat sehingga konsumsi masyarakat bisa kembali pulih," kata Menkeu.

Sri Mulyani juga meminta semua kementerian atau lembaga pada kuartal ketiga ini membelanjakan APBN, terutama untuk yang langsung bisa dirasakan masyarakat manfaatnya seperti program padat karya.