Purbaya Minta BPJS Kesehatan Lakukan Perbaikan: Yang Bocor Dibetulin

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga mengaku tertarik dengan departemen IT di BPJS Kesehatan yang memiliki karyawan dalam jumlah besar. Purbaya menyebutkan, ada 200 pegawai IT di BPJS Kesehatan saat ini. Menurut dia, hal tersebut bisa jadi kunci efisiensi operasional BPJS Kesehatan.

"Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam, betul-betul terintegrasi sehingga kalau ada standar yang clear, yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI, sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa, langsung di-tag semua, itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal," tutur Purbaya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengakui juga membahas soal pemutihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (IKN) dalam rapat dengan Purbaya. Hal itu diamini Purbaya dengan menyatakan BPJS Kesehatan banyak melakukan diskusi soal anggaran untuk pemutihan iuran JKN sebesar Rp20 triliun seperti yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk 2026 mendatang.

"Jadi laporan pendahuluan saya sebelum teknisnya lebih dalam lagi diskusi tentang anggarannya. Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji presiden, itu udah dianggarkan," kata Purbaya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan, pemerintah memastikan seluruh rakyat Indonesia bisa kembali mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp24 triliun.

Pria yang akrab disapa Cak Imin mengungkapan, semestinya dengan model Penerima Bantuan Iuran (PBI), masalah kesehatan terutama bagi rakyat miskin sudah teratasi. Namun sayang masih banyak PBI yang menunggak iuran.

"Nah, masalahnya adalah yang mampu ini kadang-kadang tidak mau mengiur. Sampai hari ini, yang tidak mau mengiur itu kalau dijumlah itu kira-kira Rp24 triliun," ujar Cak Imin di Kupang, Rabu (1/10).