Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Purbaya Minta Media Asing Lihat Defisit Eropa, Jangan Hanya Kritik RI
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Ilman Nafi'an)
  • Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan defisit fiskal Indonesia terkendali di bawah 3 persen PDB dan meminta media asing seperti The Economist melihat kondisi defisit tinggi di Eropa sebelum mengkritik RI.
  • The Economist menilai program makan bergizi gratis dan koperasi desa berpotensi membebani anggaran hingga 10 persen, memaksa pemerintah memilih antara memangkas proyek, subsidi energi, atau melampaui batas defisit.
  • Media tersebut menyebut investor mulai khawatir terhadap arah kebijakan fiskal Prabowo karena pelemahan rupiah, keluarnya modal asing, serta potensi penurunan peringkat kredit akibat risiko pelanggaran batas defisit.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fiskal Indonesia bisa dikendalikan di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB). Hal itu Purbaya sampaikan menjawab kritik Majalah internasional The Economist menyoroti arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB, tahun lalu bukan 2,9 lho, 2,8 dari PDB defisitnya. jadi gak ada masalah," ujar Purbaya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (18/5/2026).

1. Purbaya sebut The Economist seharusnya puji Indonesia

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Purbaya mengatakan, The Economist seharusnya bisa melihat hal tersebut. Sebab, fiskal Indonesia bisa dikendalikan di bawah 3 persen.

Purbaya kemudian meminta kepada The Economist untuk tidak hanya mengkritik Indonesia. Dia membandingkan kondisi serupa di Eropa yang dianggapnya juga mengalami defisit yang tinggi.

"Sekarang pun kita itung defisitnya berapa? jadi kalau the economist mandang kebijakan fiskal kita berantakan, coba lihat deh negara-negara di eropa berapa defisitnya? Utangnya berapa? itu mendekati 100 persen semua utangnya, kita masih mendekati 40 persen, harusnya dia memuji kita," kata dia.

2. Program andalan Prabowo disebut bebani fiskal

Ilustrasi MBG. (IDNTimes/Tunggul Damarjat)

Dalam artikelnya, The Economist menyoroti dua program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni makan bergizi gratis (MBG) dan pembentukan 80 ribu koperasi desa. Media itu menyebut, kedua program tersebut diperkirakan menghabiskan sekitar 10 persen anggaran negara.

Menurut The Economist, sebelum perang Iran sekalipun, pengeluaran sebesar itu sudah dianggap berisiko terhadap fiskal negara. Situasi disebut semakin berat setelah krisis energi global mempersempit ruang fiskal pemerintah.

“Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis,” tulis media tersebut.

Artikel itu menyebut, pemerintah menghadapi tiga pilihan sulit, yakni memangkas proyek unggulan, mengurangi subsidi energi, atau melampaui batas defisit anggaran yang selama ini ditetapkan sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, masing-masing pilihan dinilai memiliki konsekuensi politik. Mengurangi proyek unggulan disebut bisa membuat pemerintah terlihat lemah, sementara kenaikan harga energi dikhawatirkan memicu keresahan publik.

Karena itu, The Economist menilai ada kemungkinan pemerintah memilih memperlebar defisit anggaran melebihi batas yang ditetapkan undang-undang.

3. Investor disebut mulai khawatir terhadap ekonomi RI

Ilustrasi ekonomi terguncang (IDN Times/Arief Rahmat)

Artikel tersebut juga menyoroti reaksi pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurut The Economist, investor mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo.

Media itu menyebut pembayaran bunga utang pemerintah meningkat, sementara lembaga pemeringkat kredit disebut mulai mempertimbangkan penurunan peringkat Indonesia.

“Di bawah pemerintahan Prabowo, modal asing sebesar 6 miliar dolar AS telah keluar dan rupiah melemah 11 persen terhadap dolar hingga menyentuh titik terendah sepanjang sejarah,” tulis artikel itu.

The Economist menilai pelanggaran terhadap batas defisit anggaran berpotensi memperburuk kondisi tersebut karena dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah.

Selain itu, artikel tersebut juga menyinggung subsidi bahan bakar yang dinilai membebani keuangan negara. Menurut media itu, subsidi energi memang populer secara politik, tetapi dianggap mendorong konsumsi di tengah situasi pasokan energi yang terbatas.

Media tersebut juga mengkritik kebijakan makan siang gratis yang diberikan secara luas. Menurut The Economist, program itu seharusnya lebih difokuskan kepada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin untuk mengatasi stunting.

Editorial Team