Purbaya Soal Konflik AS-Venezuela: Hukum Dunia Agak Aneh Sekarang

05 Jan 2026, 17:52 WIB

Trio Hamdani

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung BEI Jakarta. (IDN Times/Pitoko)

Intinya sih...

PBB mengaku prihatin atas eskalasi AS-Venezuela.
Venezuela minta rapat darurat DK PBB.
AS klaim kelola Venezuela sementara.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tatanan hukum internasional saat ini menunjukkan pelemahan, seiring langkah Amerika Serikat (AS) yang mengambil alih pengelolaan Venezuela.

Purbaya menyoroti situasi ketika negara berdaulat dapat diserang oleh negara lain tanpa pengawasan yang efektif dari lembaga internasional. Itu, menurutnya, mencerminkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kian melemah.

"Gua ekonom boleh ngomong gini enggak? hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat, negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat, dan seperti bisa get away dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat lemah sekarang," ujarnya kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1/2026).

1. PBB mengaku prihatin atas eskalasi AS-Venezuela

markas PBB di Jenewa Swiss (unsplash.com/Mathias P.R. Reding)

Di tingkat internasional, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan keprihatinan serius atas kebuntuan hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ketegangan tersebut memuncak setelah aksi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro.

“Sekretaris Jenderal sangat prihatin atas eskalasi terbaru di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat hari ini di negara tersebut, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan,” demikian pernyataan yang dikeluarkan Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric.

Guterres kembali menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional oleh semua pihak dan mendorong penyelesaian konflik melalui dialog inklusif yang berlandaskan hak asasi manusia.

2. Venezuela minta rapat darurat DK PBB

Ilustrasi assemby hall di markas PBB (www.instagram.com/@unitednations)

Pemerintah Venezuela merespons aksi militer AS dengan meminta Dewan Keamanan PBB segera menggelar rapat darurat. Permintaan tersebut diajukan sebagai bentuk protes atas serangan yang dilakukan AS terhadap wilayah Venezuela.

Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil menyampaikan langkah tersebut ditempuh agar Dewan Keamanan menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum internasional. Pemerintah Venezuela juga menegaskan keyakinannya rakyat tetap akan bertahan menghadapi tekanan eksternal.

“Sebagai tanggapan atas agresi kriminal yang telah dilakukan oleh pemerintah AS terhadap negara kami, kami telah meminta pertemuan darurat DK PBB, badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum internasional,” katanya.

3. AS klaim kelola Venezuela sementara

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump berikan keterangan tentang penangkapan Nicolas Maduro. (Youtube/The White House)

Sementara itu, Presiden As Donald Trump menyatakan AS akan mengelola Venezuela untuk sementara waktu. Kebijakan tersebut, menurut Trump, dilakukan hingga negara tersebut dapat menjalani proses transisi kekuasaan yang aman, tepat, dan dinilai bijaksana.

Trump menjelaskan pemerintah AS tidak ingin keterlibatan tersebut berujung pada munculnya kepemimpinan baru yang berpotensi mengulang persoalan lama. Oleh karena itu, AS akan tetap menjalankan pengelolaan Venezuela sampai proses transisi dianggap berjalan sesuai tujuan.

“Kami menginginkan perdamaian, kebebasan, dan keadilan bagi rakyat Venezuela yang hebat,” ujar Trump dalam pidatonya, dikutip dari BBC, Sabtu (3/1/2026).