Apa Itu Konsensi? Ini Contoh serta Dampaknya
Istilah konsensi banyak ditemukan dalam dunia bisnis, terutama di sektor sumber daya alam. Secara umum, konsesi merujuk pada pemberian hak dari pemerintah atau pemilik sumber daya kepada pihak lain untuk mengelola atau memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu.
Biasanya, konsesi melibatkan perjanjian yang saling menguntungkan antara kedua pihak, dengan fokus pada proyek yang membutuhkan investasi besar. Penerapan perjanjian ini dapat ditemukan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pertambangan, dan kehutanan.
Di bawah ini sudah IDN Times rangkum buat kamu apa itu konsensi, contoh, serta dampaknya pada lingkungan serta masyarakat. Simak, yuk!
1. Apa itu konsensi?
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berarti, konsensi merupakan persetujuan dari pejabat pemerintahan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk mengelola fasilitas umum atau sumber daya alam, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Melansir dari jurnal Akuntansi Hak Konsesi sebagai Aset Tak Berwujud pada Perusahaan Penyedia Jasa Jalan Tol di Indonesia, konsesi memungkinkan badan usaha sebagai mitra pemerintah untuk menggunakan sumber daya dalam pembangunan fasilitas, dengan pembagian risiko yang jelas.
Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui laporan keuangan tahunan. Konsesi umumnya diterapkan di sektor pertambangan, energi, dan infrastruktur.
2. Contoh-contoh konsensi
Berikut beberapa contoh konsesi yang dapat ditemukan dalam berbagai sektor:
1. Konsesi Hutan
Pemerintah Indonesia memberikan hak konsensi kepada perusahaan kehutanan untuk mengelola kawasan hutan tertentu. Dalam skema ini, perusahaan dapat melakukan aktivitas seperti penebangan pohon, reboisasi, dan pengelolaan hutan secara komersial, dengan tetap mematuhi aturan pemerintah terkait pelestarian lingkungan.
2. Konsesi Pertambangan
Di sektor tambang, pemerintah memberikan hak kepada perusahaan untuk menambang sumber daya alam seperti emas, nikel, atau batubara di area tertentu. Perusahaan penerima konsesi wajib mematuhi standar keselamatan kerja, tanggung jawab lingkungan, serta membayar royalti dan pajak sesuai kesepakatan.
3. Konsesi Infrastruktur
Pemerintah sering menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Dalam perjanjian konsesi, perusahaan swasta yang terlibat diizinkan untuk mengoperasikan dan memperoleh pendapatan dari fasilitas tersebut untuk periode waktu tertentu.
Contohnya, jalan tol yang dibangun oleh pihak swasta dapat dikelola dan dikenakan tarif selama 20-30 tahun, sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah.
4. Konsesi Transportasi Publik
Beberapa layanan transportasi umum, seperti kereta api atau sistem bus, sering dikelola oleh perusahaan swasta melalui konsesi. Pemerintah memberi izin kepada perusahaan transportasi untuk mengoperasikan layanan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran atau bagi hasil dari pendapatan tiket sebagai imbalannya.
3. Dampak konsensi
Pemberian konsesi ini dapat memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, berikut beberapa dampaknya:
Dampak positif konsensi:
- Peningkatan infrastruktur dan layanan publik
Melalui konsesi, pihak swasta dapat berinvestasi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, atau pelabuhan. - Peningkatan ekonomi
Konsesi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan royalti, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal
Dampak negatif konsensi:
- Kerusakan lingkungan
Kegiatan konsesi, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan, berisiko merusak lingkungan, seperti deforestasi dan polusi. Melansir Women Research Institute, meningkatnya kerusakan hutan menimbulkan krisis bahan pangan dan kebutuhan lainnya yang berasal dari ekologi hutan. - Risiko korupsi dan penyalahgunaan
Proses pemberian konsesi yang tidak transparan dapat membuka peluang bagi praktik korupsi, seperti penyuapan atau manipulasi tender, yang merugikan kepentingan publik. - Konflik sosial
Konsesi dapat memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat, terutama terkait dengan klaim lahan dan ketidakadilan pembagian keuntungan, melansir jurnal Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsensi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama.
Penulis: Syifa Putri Naomi
