Jakarta, IDN Times - Qatar Airways Group telah melakukan arbitrase sebagai bentuk perlawanan atas blokade yang diberlakukan empat negara yakni Uni Emirat Arab, Kerajaan Bahrain, Kerajaan Arab Saudi, dan Republik Arab Mesir yang dilakukan sejak 2017.
Asisten Hubungan Masyarakat Senior Qatar Airways APAC, Nurhayati mengatakan, keempat negara tersebut telah memberlakukan blokade udara, laut, dan darat melawan Qatar Airways.
Tujuan dari adanya Arbitrase, kata dia, adalah untuk mencari ganti rugi atas tindakan negara tersebut yang menginginkan agar Qatar Airways terbang di atas wilayah udara mereka karena persaingan bisnis.
“Qatar Airways menuntut setidaknya US$5 miliar dari negara-negara pemblokir sebagai kompensasi atas tindakan melanggar hukum mereka,” kata Nurhayati melalui keterangan tertulisnya, Minggu (26/7/2020).
Padahal, selama tiga dekade terakhir Qatar Airways telah melakukan investasi besar di empat negara yang memblokade untuk melayani ratusan ribu penumpang dan mengangkut puluhan ribu ton kargo ke dan dari masing-masing negara setiap tahunnya.
Sejak 5 Juni 2017, tanpa peringatan sebelumnya, UEA, Bahrain, Arab Saudi, dan Mesir mengambil tindakan kolektif yang menargetkan Qatar Airways agar tidak beroperasi di kawasan udara mereka.
“Langkah-langkah ini secara khusus menargetkan Qatar Airways, dengan tujuan menutup operasi lokal Qatar Airways, menghancurkan nilai investasi maskapai dan menyebabkan kerusakan luas pada jaringan operasi global Qatar Airways,” ujarnya.
Upaya tersebut tentu sangat mengganggu operasi global Qatar Airways. Oleh sebab itu pihaknya meminta kompensasi penuh untuk kerugian itu dalam empat arbitrase investasi, yang dibawa dalam tiga perjanjian terpisah, yaitu: Perjanjian Investasi OKI; Perjanjian Investasi Arab; dan perjanjian investasi bilateral antara Negara Qatar dan Mesir.
Nurhayati menjelaskan, pemberitahuan arbitrase memperjelas bahwa dengan memberlakukan tindakan terhadap Qatar Airways, negara-negara yang memblokade telah melanggar kewajiban mereka berdasarkan perjanjian, termasuk gagal melindungi dan mengamankan investasi Qatar Airways, mendiskriminasi Qatar Airways, dan gagal menyediakan perlakuan yang adil dan merata terhadap maskapai dan investasinya.
Menanggapi hal tersebut, Group CEO Qatar Airways, Akbar Al Baker mengatakan, keputusan negara-negara pemblokir untuk mencegah Qatar Airways beroperasi di negara dan terbang di atas wilayah udara mereka merupakan pelanggaran sipil yang nyata.
Setelah tiga tahun upaya damai tidak membuahkan hasil, Qatar Airways telah mengambil keputusan untuk mengeluarkan pemberitahuan arbitrase dan mengejar semua upaya hukum untuk melindungi hak-hak yang dimiliki, dan mengamankan ganti rugi penuh atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
“Negara-negara yang memblokade harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal mereka di sektor penerbangan, yang mencakup kegagalan untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, dan hukum internasional,” ujarnya.
"Qatar Airways adalah salah satu maskapai penerbangan terkemuka di dunia, menyediakan jutaan pelanggan di seluruh dunia dengan layanan penumpang dan kargo tingkat tertinggi. Terlepas dari upaya negara-negara penghalang, kami telah mempertahankan posisi global kami dan akan terus mempromosikan perjalanan udara sebagai hak untuk semua,” katanya menambahkan.