Menkeu: Nilai Valuasi Aset BMN hingga 2021 Senilai Rp11.454 T
Serah terima BMN dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki HadimuljonoRabu (07/12/2022) (Dok. Kemenkeu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahap II, di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Menkeu menyebutkan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik yang penting bagi masyarakat.
Sri Mulyani menyebut hingga 2021, tercatat nilai valuasi dan kualitas aset BMN serta aset milik negara mencapai Rp11.454 triliun. BMN diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda), yayasan dan perguruan tinggi, serta alih status penggunaan BMN kepada kementerian atau lembaga (K/L).
“Nilai ini adalah hasil dari berbagai proses pembangunan. Ini adalah salah satu hasil karya nyata, yang sebagian besar adalah dari Kementerian PUPR,” ungkap Sri Mulyani.
Baca Juga: Kemendagri Desak Pemda Percepat Serah Terima Barang Milik Negara
1. Pembangunan Kementerian PUPR menciptakan kesejahteraan rakyat
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Menteri Sri Mulyani (kanan) (Dok.Kemenkeu)Dalam pertemuan itu, Menkeu mentebut, pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, karena sebagian biaya pembangunan ini berasal dari uang kas negara, masyarakat dan swasta.
Menurut Sri Mulyani penggunaan uang negara dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan sebagai modal berbelanja untuk kebutuhan di sektor infrastruktur.
Menkeu mengatakan APBN dan negara selalu hadir untuk rakyat, dan kontrak sosial antara negara serta rakyat harus dijaga keberlangsungannya. Karena negara yang maju adalah negara yang memiliki kontrak sosial yang kuat dengan rakyatnya.
"Ini adalah bagian tugas mulia kita untuk terus menjaga, memelihara dan memperkuat tali kontrak sosial dengan rakyat, dan juga bagian dari membangun kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
2. Semua aspek membutuhkan sentuhan pembangunan
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Kanan) dalam acara penyerahan BMN (Dok.Kemenkeu)Menkeu mengatakan, proses penghibahan ini dilakukan karena seluruh aspek infrastruktur membutuhkan sentuhan pembangunan, seperti perbaikan jalan yang diserahkan kepada pemda, infrastruktur air bersih, air baku, waduk, jembatan, jalan nasional, mesin-mesin pertanian dan industri kecil, hingga pembangunan pada bangunan sekolah.
Semua itu, kata Sri Mulyani, merupakan bentuk dari upaya untuk membangun dan mengelola peradaban yang lebih baik di masyarakat. “Negara yang peradabannya tinggi dan punya tata kelola yang baik, pasti setiap aset yang dibangun, selain disampaikan kepada publik dia akan dipelihara dan dimanfaatkan untuk publik."
"Jadi kalau teman-teman PUPR ini terus membangun kesadaran barang-barang milik negara harus dijaga bersama dan dimanfaatkan secara maksimal, sebetulnya Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur fisik tapi yang paling penting adalah membangun peradaban,” sambung Menkeu.
Baca Juga: Barang Milik Negara Senilai Rp1.106,78 Triliun Jadi Jaminan Utang
3. Semua pihak yang menerima hibah dapat memelihara dan memanfaatkan aset secara maksimal
Petani di PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)Sri Mulyani berharap semua pihak yang menerima hibah ini dapat memelihara dan memanfaatkan aset yang diberikan secara maksimal, karena uang negara itu merupakan uang rakyat, sebagai upaya untuk membangun peradaban dan penguatan kontrak sosial berdasarkan asas akuntabilitas dan kepercayaan.
“Tolong titip barang milik negara tersebut. Walaupun sudah tidak di dalam neraca pemerintah pusat dijaga, pelihara, dimanfaatkan secara maksimal, sehingga ini akan terus memperkuat apa yang disebut tata kelola dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah,” tutur Menkeu.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
