Rapat Final Penambahan Saham RI di Freeport Bakal Digelar Awal Oktober

Bahlil menjelaskan, komunikasi dengan Freeport McMoRan dan Freeport Indonesia terus dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia telah melaporkan perkembangannya kepada presiden, dan salah satu opsi yang dibahas adalah penambahan kepemilikan saham di atas 10 persen, dengan angka final negosiasi diperkirakan mencapai 12 persen.

"Belum diputuskan angka finalnya, tetapi diatas 10 persen. Insyaallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen," sebutnya.

Bahlil menegaskan, penambahan saham tersebut tidak memiliki nilai valuasi yang besar, sehingga bisa diberikan dengan harga sangat murah kepada pemerintah, melalui BUMD Papua dan MIND ID.

"Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini adalah BUMD Papua dan MIND ID," katanya.

Pemerintah sebelumnya meminta PTFI untuk membangun smelter di Papua, sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak. Namun, hal itu urung dilakukan.

Bahlil menjelaskan, proses eksplorasi tambang bawah tanah (underground) berbeda dengan tambang terbuka (open pit). Produksi underground pada 2020-2021 merupakan hasil eksplorasi yang dimulai sejak 2004.

"Jadi eksplorasi di-underground itu butuhkan waktu 10 sampai 16 tahun. Kalau tidak segera kita perpanjang maka puncak produksi daripada Freeport ini itu 2035. Begitu 2035 dia akan menurun," ujarnya.

Jika perpanjangan tidak segera dilakukan, puncak produksi Freeport diperkirakan akan terjadi pada 2035, setelah itu akan menurun, yang berdampak pada produktivitas perusahaan, pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan ekonomi daerah maupun nasional.

"Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoRan dengan Presiden Freeport Indonesia Pak Tony untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden," ujarnya.