REAL Kantongi KSO Proyek Rumah Subsidi Bogor, Kuasai 57 Persen Laba
PT Repower Asia Indonesia melalui anak usaha RGST meneken KSO dengan Riscon Group untuk proyek rumah subsidi dan komersial Grand Riscon Darmaga di Leuwiliang, Bogor.
Dalam kerja sama berdurasi dua tahun tersebut, RGST memperoleh 57 persen laba bersih proyek, sedangkan Riscon Group menerima 43 persen; perpanjangan bergantung kesepakatan bersama.
Kontribusi proyek akan masuk laporan konsolidasian REAL. Di Jawa Barat, realisasi FLPP tertinggi nasional mencapai 25.669 unit atau 22,56 persen total per Juli 2026.
Jakarta, IDN Times - PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) melalui anak usahanya, PT Repower Global Sinergitama (RGST) mengumumkan perjanjian kerja sama operasi (KSO) untuk proyek rumah subsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
KSO itu diteken dengan PT Ardias Bayu Pratama atau Riscon Group pada kawasan perumahan Grand Riscon Darmaga di Leuwiliang yang memasarkan unit hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan unit komersial.
1. Kuasai laba proyek 57 persen
(ilustrasi bisnis) pexels.com/rawpixel.com Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (14/10/2026), manajemen mengatakan pada KSO itu, RGST akan mengantongi 57 persen pembagian keuntungan bersih (profit sharing), dan sisanya sebesar 43 persen untuk Riscon Group.
“Perjanjian KSO ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama,” tulis manajemen REAL.
2. Kontribusi laba proyek tercatat di laporan keuangan REAL
ilustrasi rupiah (unsplash.com/Mufid Majnun) Manajemen menyatakan, dikarenakan RGST adalah entitas anak terkendali, seluruh kontribusi proyek akan mengalir langsung ke laporan keuangan konsolidasian REAL.
“Manajemen menilai KSO ini berpotensi memberi kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian sekaligus memperluas segmentasi pasar perseroan,” tulis manajemen.
3. Realisasi FLPP di Jawa Barat tertinggi
PT Repower Global Sinergitama (RGST) meneken perjanjian kerja sama operasi (KSO) untuk prouek rumah subsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (dok. RGST) Saat ini, pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan penerima rumah subsidi hinggaRp17 juta per bulan. Kebijakan itu dinilai akan membuka pintu bagi kelas menengah yang selama ini terjepit, tidak masuk skema subsidi, tetapi juga belum mampu membeli rumah komersial.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Pitoyono menyebut, kebijakan ini akan mengerek permintaan, terutama dari generasi milenial.
"Ini akan meluaskan pangsa subsidi berkali-kali lipat," tutur dia.
Pada periode 2023–2025, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melompat dari 229 ribu unit, menjadi 278 ribu unit. Adapun target pemerintah tahun ini menjadi 350 ribu unit.
Berdasarkan data BP Tapera, realisasi penyaluran FLPP per 28 September 2026 sebanyak 160.070 unit. BP Tapera masih mencatat potensi permintaan 48.679 unit, dan memproyeksikan penyaluran di bulan ini sebanyak 37.300 unit.
Adapun Jawa Barat adalah provinsi dengan realisasi FLPP tertinggi secara nasional, yakni 25.669 unit atau 22,56 persen dari total per Juli 2026.
