PT Repower Global Sinergitama (RGST) meneken perjanjian kerja sama operasi (KSO) untuk prouek rumah subsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (dok. RGST)
Saat ini, pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan penerima rumah subsidi hinggaRp17 juta per bulan. Kebijakan itu dinilai akan membuka pintu bagi kelas menengah yang selama ini terjepit, tidak masuk skema subsidi, tetapi juga belum mampu membeli rumah komersial.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Pitoyono menyebut, kebijakan ini akan mengerek permintaan, terutama dari generasi milenial.
"Ini akan meluaskan pangsa subsidi berkali-kali lipat," tutur dia.
Pada periode 2023–2025, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melompat dari 229 ribu unit, menjadi 278 ribu unit. Adapun target pemerintah tahun ini menjadi 350 ribu unit.
Berdasarkan data BP Tapera, realisasi penyaluran FLPP per 28 September 2026 sebanyak 160.070 unit. BP Tapera masih mencatat potensi permintaan 48.679 unit, dan memproyeksikan penyaluran di bulan ini sebanyak 37.300 unit.
Adapun Jawa Barat adalah provinsi dengan realisasi FLPP tertinggi secara nasional, yakni 25.669 unit atau 22,56 persen dari total per Juli 2026.