Ini Kata Ekonom soal Dampak Kebijakan 3 Anak ke Ekonomi Tiongkok
Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba untuk upacara sambutan di Balai Agung Rakyat, di Beijing, Tiongkok, pada 25 Oktober 2019. (ANTARA FOTO/REUTERS/Jason Lee)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Tiongkok telah membuat perubahan keputusan yang dramatis pada Senin (31/5/2021). Di mana negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu mengumumkan akan mengizinkan pasangan memiliki hingga tiga anak, setelah data sensus menunjukkan penurunan tajam dalam tingkat kelahiran.
Sebelumnya selama puluhan tahun, Tiongkok telah menetapkan kebijakan memiliki hanya satu anak, dan baru mengubah aturan itu menjadi dua anak pada 2016. Namun ini telah gagal meningkatkan angka kelahiran yang berkelanjutan.
Menurut kantor berita Xinhua, salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.
“Itu akan datang dengan langkah-langkah pendukung, yang akan kondusif untuk meningkatkan struktur populasi negara kita, memenuhi strategi negara untuk secara aktif mengatasi populasi yang menua dan mempertahankan keuntungan, anugerah sumber daya manusia,” menurut kantor berita Xinhua tentang kebijakan yang disetujui oleh Xi pada pertemuan pejabat tinggi Partai Komunis itu.
Namun demikian, ekonom menyebut belum tentu kebijakan itu akan mencegah ekonomi Tiongkok dari mengalami tekanan akibat kekurangan tenaga kerja.
Baca Juga: Xi Jinping, 'Pangeran' yang Jadi Presiden Tiongkok
1. Populasi Tiongkok tumbuh pada tingkat paling lambat dalam beberapa dekade
Seorang anggota staf berjalan melewati sebuah sketsa Presiden China Xi Jinping memakai masker pelindung di tembok bangsal tertutup di dalam Rumah Sakit Leishenshan, sebuah rumah sakit sementara untuk penanganan pasien dengan penyakit virus korona (COVID-19), di Wuhan, provinsi Hubei, China, Sabtu (11/4/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Aly Song)Beberapa minggu yang lalu Tiongkok baru melaporkan adanya penurunan yang mengkhawatirkan dalam angkatan kerjanya. Para ekonom memperingatkan dampaknya dapat membatasi pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana dilaporkan CNN, data sensus baru-baru ini menunjukkan bahwa populasi Tiongkok tumbuh pada tingkat paling lambat dalam beberapa dekade, sementara jumlah orang berusia antara 15 sampai 59 tahun turun di bawah 900 juta menjadi sekitar 63 persen dari populasi pada 2020. Itu juga berarti turun sekitar 7 poin persentase dari satu dekade sebelumnya.
Para ahli mengatakan angkatan kerja Tiongkok akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan sebelum menyusut sekitar 5 persen selama dekade berikutnya.
“Dividen demografis yang mendorong kenaikan ekonomi negara selama beberapa dekade terakhir akan menghilang dengan cepat,” kata Yue Su, seorang ekonom di Economist Intelligence Unit di London, dalam sambutannya yang diterbitkan awal bulan ini.
Itu bisa berarti masalah bagi tujuan kebijakan ekonomi besar yang ditetapkan oleh Presiden Xi, yang telah menetapkan ambisi agar produk domestik bruto (PDB) Tiongkok dapat berlipat ganda pada 2035.
2. Tiongkok miliki kesenjangan yang besar dalam hal kemakmuran
Anggota staf Tiongkok menyesuaikan bendera Amerika Serikat dan Tiongkok sebelum sesi pembukaan negosiasi dagang antara perwakilan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing, Tiongkok, pada 14 Februari 2019. ANTARA FOTO/Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS/File PhotoBeberapa lembaga ekonomi memang telah memprediksi Tiongkok dapat melampaui Amerika Serikat (AS) sebagai ekonomi terbesar dunia pada akhir dekade ini. Namun ternyata, negara ini memiliki kesenjangan yang jauh lebih besar untuk ditutup dalam hal kemakmurannya.
Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), PDB per kapita Tiongkok mencapai 17 ribu dolar AS. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan PDB per kapita AS yang lebih dari 63 ribu dolar.
Baca Juga: Krisis Kelahiran, Tiongkok Izinkan Keluarga Memiliki 3 Anak
3. Lebih banyak anak tidak cukup untuk mengatasi krisis demografis
Salah satu kantor cabang Goldman Sachs di Hong Kong. Sumber: BYME Engineering.Tiongkok memperkenalkan kebijakan satu anak lebih dari 40 tahun yang lalu untuk mengatasi kelebihan penduduk dan pengentasan kemiskinan. Tetapi seiring bertambahnya usia, negara itu mulai melonggarkan kebijakannya. Sebelum mengumumkan kebijakan tiga anak, pada 2015 negara mengumumkan bahwa mereka akan melonggarkan pembatasan untuk mengizinkan hingga dua anak per keluarga.
Namun demikian, respons warga Tiongkok di media sosial Weibo kebanyakan menunjukkan bahwa memiliki lebih banyak anak mungkin tidak cukup untuk mengatasi krisis demografis.
“Ini terutama karena saya merasa lelah,” tulis seorang pengguna Weibo. “Bagaimana saya bisa memiliki anak ketika tekanan dalam hidup begitu tinggi?”
Di sisi lain, hasil survei Xinhua, di mana media itu bertanya kepada pengguna Weibo apakah mereka siap untuk anak ketiga, juga menunjukkan pesimisme. Dari survei online yang menarik lebih dari 30 ribu tanggapan dalam waktu setengah jam itu, lebih dari 90 persen di antaranya memilih “sama sekali tidak mempertimbangkan”. Survei itu telah dihapus.
Analis di Goldman Sachs juga berpendapat bahwa langkah-langkah lain untuk mendorong kesuburan, liberalisasi lebih lanjut dari batas kelahiran, mungkin hanya memberikan bantuan terbatas untuk tingkat kelahiran dan pertumbuhan populasi secara keseluruhan di Tiongkok.
“Populasi di China tampaknya akan mencapai puncaknya dalam lima tahun ke depan dengan populasi usia kerja yang terus menurun,’’ tulisnya dalam sebuah catatan penelitian pekan lalu.
Baca Juga: Ekonomi Tiongkok Tumbuh Pesat, Apa Saja Rahasianya?
Berita Terkini Lainnya
