Resmikan OSS Berbasis Risiko, Jokowi: Tak Kebiri Kewenangan Daerah

Kemudian, Jokowi menekankan layanan OSS berbasis risiko tidak untuk mengebiri kewenangan di daerah. Menurutnya, OSS justru memberikan standar untuk semua layanan yang memberikan izin, baik di level pusat maupun daerah, agar tanggung jawab semakin jelas dan sinergis.

“Saya sudah banyak mendengar aspirasi pelaku usaha dari kecil, menengah dan besar, yang mereka sampaikan semuanya sama, para pelaku usaha membutuhkan layanan yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit, jika ini terpenuhi saya yakin akan memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional maupun di daerah,” ucap dia.

Jokowi menyampaikan jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Nantinya, perizinan antara UMKM dan usaha besar tidak sama.

“Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa izin. Risiko menengah, perizinan berusaha berupa sertifikat standar dan risiko rendah cukup pendaftaran berupa nomor induk usaha dari OSS,” jelas Jokowi.

Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta memerintahkan kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar disiplin mengikuti kemudahan OSS. Jokowi menegaskan akan terus mengawasi implementasi di lapangan.

“Apakah prosesnya semakin mudah, apakah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia dan apakah layanannya semakin cepat? Ini yang akan saya ikuti kalau ini bisa kita laksanakan saya yakin investasi, baik yang investasi skala mikro, skala kecil, menengah dan besar akan meningkat di negara kita,” ujar Jokowi.