Respons Purbaya, Tim Luhut Sebut Family Office Memang Tak Pakai APBN

15 Okt 2025, 17:35 WIB

Trio Hamdani

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di DJP. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Pemerintah hanya bersifat regulatif, bukan pembiayaan fiskal
Butuh dukungan regulasi, tata kelola, dan kepastian hukum untuk menarik Family Office
Purbaya tegaskan tak ada dana APBN untuk proyek Family Office di Bali

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan inisiatif pembentukan Family Office tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara DEN Jodi Mahardi menanggapi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk proyek tersebut.

"Inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif," katanya kepada IDN Times, Rabu (15/10/2025).

1. Pemerintah hanya bersifat regulatif

ilustrasi undang-undang (IDN Times/Aditya Pratama)

Sejak awal pembahasan lintas kementerian dan lembaga, termasuk bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga terkait, telah disepakati peran pemerintah hanya pada aspek regulasi dan kebijakan.

"Telah ditegaskan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan, bukan pembiayaan fiskal," ujarnya.

2. Butuh dukungan regulasi dan kepastian hukum

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Jodi, hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan inisiatif Family Office adalah dukungan regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, serta kepastian hukum yang jelas untuk membuat Indonesia menjadi tujuan bagi Family Office.

Family Office sendiri merupakan lembaga yang mengelola kekayaan milik individu atau keluarga dengan aset besar. Pemerintah ingin menarik para investor besar agar mengelola dan menanamkan dananya di Indonesia.

"Yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola, dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office internasional," paparnya.

3. Purbaya tegaskan tak ada dana APBN

Ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan Family Office di Bali maupun pengembangan Pulau Dewata sebagai pusat keuangan nasional.

Dia menilai, DEN sebagai pengusul dan perencana proyek tersebut perlu mencari sendiri sumber pembiayaan di luar anggaran negara.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri,” ujarnya saat ditemui di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025) malam.