Dialog B20-G20: Indonesia Fokus Percepat Transformasi Digital

2. Perumusan rekomendasi miliki metode yang sangat ketat

B20 Indonesia Digitalization Task Force sukses menggelar forum dialog G20-B20 secara hybrid, di Jakarta, Kamis (7/7/2022). (Dok. KADIN)

Fajrin Rasyid, selaku B20 Digitalization Task Force Deputy Chair yang sekaligus menjadi koordinator diskusi panel dalam pertemuan ini menjelaskan, perumusan rekomendasi gugus tugas memiliki prinsip dan metode yang sangat ketat agar rekomendasi kebijakan yang diajukan dapat ditindaklanjuti dan berdampak. 

“Kami telah menyusun sesi panel yang akan membahas tindak lanjut secara konkret dari rekomendasi kebijakan bersama. Sesi diskusi panel ini juga akan menghasilkan ide-ide untuk mengatasi tantangan paling mendesak saat ini yang akan mendorong arah kebijakan ekonomi global,” paparnya.

Sementara G20 Indonesia Digital Economy Working Group Chair, Mira Tayyiba, mengatakan bahwa pemerintah sangat terbantu dengan kolaborasi dunia industri yang ikut berkontribusi memastikan kebijakan digital dapat bermanfaat bagi masyarakat di semua lapisan. 

“Kami meyakini, kolaborasi ini akan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang adil dan praktis, serta menciptakan ruang kebijakan yang lebih baik di sektor digital. G20 Indonesia Digital Economy Working Group juga mendorong kerja sama antar pelaku inovasi seperti startup, modal ventura, korporasi dan pemerintah untuk mendukung inovasi digital,” jelasnya. 

3. Rekomendasi yang diajukan jadi kunci untuk mencapai perbaikan

B20 Indonesia Digitalization Task Force sukses menggelar forum dialog G20-B20 secara hybrid, di Jakarta, Kamis (7/7/2022). (Dok. KADIN)

Chair of B20 Indonesia, Shinta Kamdani, merasa optimis bahwa rekomendasi kebijakan yang akan diajukan pada pemimpin G20 tersebut akan menjadi kunci untuk mencapai perbaikan yang signifikan di era digital saat ini. 

“Saya sangat optimis, rekomendasi kebijakan ini akan membawa kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat di masa depan. Perumusan rekomendasi kebijakan ini penuh dengan perdebatan dan argumen yang saling bertentangan. Hal ini mampu mendorong keragaman pemikiran dan aspirasi dari lebih dari dua puluh negara, dengan keadaan dan kemampuan yang berbeda,” jelas Shinta.

Lebih jauh Shinta menjelaskan, sebagai komunitas bisnis, B20 Indonesia juga bertujuan memberikan kemajuan dan manfaat untuk mendorong digitalisasi melalui kerja sama dan kemitraan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

4. Tantangan kesenjangan infrastruktur dan literasi digital perlu diatasi

B20 Indonesia Digitalization Task Force sukses menggelar forum dialog G20-B20 secara hybrid, di Jakarta, Kamis (7/7/2022). (Dok. KADIN)

Ketua Umum KADIN Indonesia yang juga Chairman B20 Indonesia, Arsjad Rasjid menjelaskan bahwa dunia telah berubah karena disrupsi teknologi. Sekitar 52 persen perusahaan telah bangkrut atau diakuisisi karena tidak bisa mengikuti tren digitalisasi. 

Arsjad mengatakan, di Indonesia hal itu juga terjadi. Bukan hanya kepada perusahaan besar, tapi juga UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Terdapat 64,2 juta UMKM, yang berkontribusi 61 persen terhadap PDB atau lebih dari Rp8,5 triliun serta menyediakan lapangan kerja bagi 97 persen angkatan kerja. 

“Pandemik COVID-19 melumpuhkan hampir 80-90 persen UMKM terutama saat PPKM. Namun di sisi lain, pandemik menjadi berkah tersendiri bagi sebagian UMKM terutama yang berhasil bertransisi ke e-commerce atau mengadopsi penjualan secara digital,” kata Arsjad. 

Menurut survei BI 2021, 20 persen UMKM Indonesia mampu memitigasi dampak pandemik dengan mendigitalkan bisnisnya. Mereka berhasil memanfaatkan media pemasaran online. Menurut Arsjad, melalui digitalisasi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga USD 150 miliar pada 2025, sekaligus berpotensi menambah 20 juta pekerjaan pada 2030. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Arsjad mengatakan, tantangan kesenjangan infrastruktur digital harus bisa diatasi. Selain itu, kurangnya literasi digital juga perlu ditingkatkan karena tantangan ini berpotensi membuat Indonesia menghadapi kekurangan 9 juta pekerja terampil di sektor teknologi digital.

5. Rekomendasi kebijakan diapresiasi Menteri Kominfo

B20 Indonesia Digitalization Task Force sukses menggelar forum dialog G20-B20 secara hybrid, di Jakarta, Kamis (7/7/2022). (Dok. KADIN)

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G Plate, yang turut hadir pada forum tersebut mengapresiasi langkah dan rekomendasi yang diajukan Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia. Menurutnya, saat ini dunia terus terdigitalisasi dan potensi ekonomi digital akan semakin besar di pasar global. 

“Kendati kita diperlihatkan dengan potensi ekonomi yang luar biasa besar, ada tantangan di depan mata yang juga harus kita hadapi bersama. Salah satunya mengenai kesenjangan digital, khususnya di negara-negara berkembang,” kata Plate. 

Pemerintah, kata Plate, sangat terbantu dengan bahasan dan rekomendasi dari B20 Digitalization Task Force yang sejalan dengan visi utama Presidensi G20 Indonesia yakni untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. 

Puncak dari acara ini adalah sesi panel yang dibagi empat, sesuai bahasan rekomendasi kebijakan yang sudah dihasilkan Gugus Tugas Digitalisasi B20. Selain melibatkan pemangku kebijakan dari anggota forum B20 dan G20, pembahasan ini juga melibatkan top eksekutif perusahaan multinasional dan perwakilan pemerintah dari masing-masing negara anggota. 

Usai pembahasan rekomendasi dalam diskusi panel, B20 Indonesia juga memberikan kesempatan bagi perwakilan dari India yang akan menjadi Presidensi G20-B20 2023. 

Adapun perwakilan dari India yang hadir adalah Alkesh Kumar Sharma selaku Secretary Ministry of Electronics & Information Technology of India, dan Ananth Khrisnan sebagai CII National Council Member/Executive Vice President and CTO Tata Consultancy Services Limited. Mereka memberikan pernyataan mengenai pentingnya legacy G20-B20 Indonesia bagi G20-B20 2023. (WEB)

Baca Juga: B20 Indonesia Perkuat Peran Masyarakat dalam Perdagangan Kredit Karbon