[BREAKING] Jokowi Pangkas Belanja Negara di RAPBN 2022 Jadi Rp2.708,7 Triliun

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengungkapkan rencana belanja negara di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Rencana belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun," ujar Jokowi, dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 yang disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (16/8/2021).

Jokowi kemudian merincikan detail belanja negara dalam RAPBN 2022. Di antaranya untuk belanja di sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemik, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN," tutur Jokowi.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp427,5 triliun yang bakal digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selai itu, secara jangka mampu memotong rantai kemiskinan.

Anggaran belanja negara dalam RAPBN 2022 juga bakal dialokasikan untuk pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Jokowi berharap agar anggaran tersebut dapat digunakan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Belanja negara dalam RAPBN 2022 juga bakal dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dengan nilai anggaran Rp384,8 triliun.

"Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi," ucap Jokowi.