Di depan Mahasiswa Harvard, Bahlil Curhat Gugatan Uni Eropa ke RI
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia rayakan HUT ke-77 RI di Freeport Tembagapura pada Rabu (17/8/2022). (IDN Times/Herka Yanis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia curhat soal minimnya dukungan dari negara maju kepada Indonesia yang tengah memperjuangkan industri hilirisasi.
Curhatan itu disampaikan Bahlil kepada 50 mahasiswa Harvard University yang berkunjung ke kantornya pada Senin (9/1/2023).
Awalnya Bahlil bercerita tentang arah kebijakan investasi di Indonesia. Mantan Ketua Hipmi tersebut kemudian menyinggung perihal gugatan Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO) terkait dengan kebijakan pemberhentian ekspor nikel yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada 2019 lalu.
"Saya jujur mengatakan, saya bingung dengan cara berpikir dari sebagian negara-negara maju. Ketika Indonesia memperjuangkan untuk hilirisasi memberikan nilai tambah dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal, sebagian negara-negara tersebut tidak mau. Sementara mereka tahu bahwa sebuah negara berkembang menuju negara maju, salah satu instrumennya adalah melakukan hilirisasi," beber Bahlil dalam pernyataan resmi yang diterima IDN Times, Selasa (10/1/2023).
Baca Juga: Menteri Investasi Ungkap Cara Negara Lain Jegal RI Jadi Negara Maju
1. Negara maju terlebih dahulu melakukan hilirisasi
Ilustrasi pertambangan nikel. ANTARAFOTO/JojojnSelanjutnya Bahlil menyebut negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan China sudah terlebih dahulu melakukan hilirisasi. Hal itulah yang kemudian membuat negara-negara tersebut masuk dalam kategori negara maju lantaran mampu menjaga kedaulatan industri di tanah air masing-masing.
"Inggris di abad ke-16 ketika mereka memberhentikan ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Amerika di abad ke-19 dan 20 begitu juga. Mereka menggunakan pajak progresif untuk impor dalam rangka menjaga kedaulatan industrinya lebih bagus. China di tahun 80-an itu aturan TKDN-nya 80 persen dan industrinya bagus sekarang," ucap Bahlil.
Baca Juga: Lanjut Larang Ekspor Minerba, Jokowi Gak Takut Kena Gugat di WTO
2. Jokowi ingin Indonesia optimalkan potensi nikel dalam negeri
Editor’s picks
Presiden Jokowi hadiri KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 (Dok.Biro Pers Kepresidenan)Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk mengambil banding usai kalau dalam gugatan di WTO. Gugatan itu dilayangkan oleh Uni Eropa karena Indonesia tak mau lagi mengekspor nikel.
Jokowi kemudian menyinggung soal Indonesia di zaman VOC. Kala itu, masyarakat Indonesia dipaksa untuk kerja dan tanam paksa. Dia menegaskan, potensi hilirasi nikel itu besar sekali. Oleh karenanya, Indonesia ingin mengelola nikel tersebut, tidak menjualnya dari bahan belum jadi.
"Dan potensi kita ini gede sekali, mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah. Hati-hati, dulu zaman VOC, zaman kompeni, itu ada yang namanya kerja paksa ada yg namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi, ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Lho ini barang kita kok, memang sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apakah kita langsung pengen berhenti saja, oh ndak," ujar Jokowi di acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Baca Juga: Anggota DPR Dukung Jokowi Banding di WTO Lawan Uni Eropa
3. Jokowi tak takut dengan gugatan Uni Eropa
Presiden Jokowi resmikan pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan Mobil Listrik, Rabu (16/3/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)Menurut Jokowi, kalau ada negara lain yang menggugat Indonesia, itu merupakan hak mereka. Jokowi sadar kebijakan Indonesia menyetop ekspor nikel bakal membuat negara-negara tersebut terganggu.
"Setelah saya cek kenapa sih Uni Eropa ini menggugat? Ya benar karena industrinya ternyata banyak di sana, kalau dikerjain di sini (di Indonesia) artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup," tuturnya.
Tapi, kata Jokowi, bagaimana pun Indonesia juga punya keinginan untuk menjadi negara maju, dan membuka lapangan kerja lebih banyak lagi.
"Kalau kita digugat saja kita takut, mundur, gak jadi, ya gak akan kita menjadi negara maju. Terus! saya sampaikan kepada Menteri, terus! 'pak ini apakah?' terus! tidak boleh berhenti, tidak hanya berhenti di nikel tapi terus yang lain," ucap dia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
