G20 Indonesia Siap Hasilkan Platform Pendanaan Transisi Energi
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghadiri Side Event G20: Sustainable Finance for Climate Transition di Bali International Convention Center, Kamis (14/7/2022). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Nusa Dua, IDN Times - Transisi energi menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia. Sebagai hasilnya, Presidensi G20 Indonesia nantinya akan menghasilkan platform pendanaan guna melakukan transisi energi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam Side Event G20: Sustainable Finance for Climate Transition di Bali International Convention Center, Kamis (14/7/2022).
"Platform ini akan mengundang investor asing, swasta, dan multilateral lainnya hingga filantropi," ucap dia.
1. ETM jadi solusi
ilustrasi CO2 (pixabay.com/geralt)Di sisi lain, Sri Mulyani bersama dengan menteri-menteri keuangan negara lainnya mendesain Energy Transition Mechanism atau ETM. Rancangan ETM dibuat untuk mengakomodir kebutuhan terhadap energi listrik yang begitu banyak dibutuhkan oleh negara-negara untuk melakukan pembangunan.
Kebutuhan energi listrik yang begitu banyak tersebut diharapkan tidak disertai dengan emisi CO2 (gas karbon) yang makin tinggi dan kemudian mampu memperparah perubahan iklim dunia.
"Sebagai menteri keuangan, saya terus aktif di dalam forum global bersama menteri keuangan lain di dalam koalisi menteri-menteri keuangan untuk melaksanakan aksi climate change ini menjadi sebuah policy action yang konkrit," ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Bertemu Menkeu China, Sri Mulyani Bahas Penanganan Krisis Pangan
2. Penerapan ETM di dalam negeri
Ilustrasi listrik (IDN Times/Arief Rahmat)Editor’s picks
Dalam penerapannya, ETM dilakukan dengan kerja sama global dan juga domestik. Untuk kerja sama di dalam negeri, Sri Mulyani menyatakan pemerintah menjalin komunikasi dengan PLN dan dunia usaha untuk melakukan desain transisi konsumsi listrik yang terjangkau dari segi biaya.
"Biaya ini tidak hanya dari sisi perusahaan, tapi juga biaya dari sisi masyarakat untuk bisa mendapatkan listrik yang tetap terjangkau dan biaya dari sisi implikasi APBN karena berarti akan ada implikasi subsidi atau penerimaan perpajakan," kata dia.
3. Kebutuhan anggaran Indonesia untuk atasi perubahan iklim
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya diberitakan, Indonesia membutuhkan Rp3.779 triliun untuk menghadapi perubahan iklim dan menurunkan karbondioksida (CO2) sampai 2030. Angka ini naik dari perhitungan awal yang sebesar Rp3.461 triliun.
"Biaya untuk Indonesia saja menghindarkan atau berkontribusi dalam mengurangi CO2 luar biasa tinggi," kata Sri Mulyani dalam acara diskusi daring, Rabu (4/8/2021).
Bendahara negara ini memaparkan bahwa untuk menurunkan karbondioksida dibutuhkan investasi sebesar 365 miliar dolar AS di mana peranan pemerintah hanya 26 persen. Untuk itu diperlukan desain kebijakan dan kerangka kerja antara pemerintah, swasta dan global untuk menghadapi perubahan iklim ini
"Sehingga financing gap bisa dipenuhi dan komitmen climate change bisa dicapai. Sebuah angka yang luar biasa bersar," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia berperan mengurangi CO2 sebesar 29 persen melalui usaha sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional. Adapun biaya yang diperlukan untuk mengurangi 41 persen CO2 diperkirakan mencapai 479 miliar dolar AS.
"Dalam kita melaksanakan politik di climate change kita melakukan bukan karena tekanan atau permintaan dari negara lain. Tapi karena kita tahu, Indonesia punya tanggung jawab untuk ikut jaga ketertiban dunia," ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Krisis Sri Lanka Akan Dibahas di G20 Indonesia
Topik:
Berita Terkini Lainnya
