HMI Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Hari Ini, Suarakan 3 Tuntutan!
Logo Himpunan Mahasiswa Islam (komsas-malang.hmi.or.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengagendakan aksi unjuk rasa pada Senin (29/8/2022). Aksi tersebut dilakukan sebagai respons atas adanya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Selain menyoal isu kenaikan harga BBM bersubsidi, unjuk rasa yang dilakukan HMI juga berkaitan dengan kenaikan tarif listrik dan mafia migas.
"Aksi akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah (HMI) pada Senin, 29 Agustus 2022," ujar Ketua Umum HMI, Raihan Ariatama dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Senin pagi.
Kendati begitu, Raihan meminta kepada seluruh anggota HMI untuk melakukan aksi secara damai dan tidak mengedepankan kekerasan.
1. Ada tiga poin pernyataan sikap PB HMI soal isu kenaikan harga BBM
SPBU Pertamina (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Dalam keterangan tersebut, HMI menuliskan tiga poin pernyataan sikapnya dalam menyikapi isu kenaikan harga BBM bersubsidi.
Berikut tiga poin pernyataan sikap HMI tersebut:
- Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan COVID-19.
- Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.
- Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Baca Juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Gelar Demo Massal Awal September
2. HMI memberikan lima solusi untuk persoalan energi saat ini
Petugas SPBU mengisi BBM di motoris Pertamina. (dok. Pertamina Patra Niaga JBT)Tidak hanya memberikan pernyataan sikap, HMI juga turut memaparkan lima solusi untuk persoalan energi yang terjadi saat ini. Berikut kelima solusi tersebut:
- Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
- Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan.
- Mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.
- Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.
- Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.
3. Sinyal kenaikan BBM bersubsidi makin kuat
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung RajasaSebelumnya diberitakan, pemerintah tengah berupaya menjaga anggaran subsidi dan kompensasi BBM di angka Rp502 triliun. Hal tersebut akan berpengaruh besar pada harga BBM bersubsidi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, saat ini pemerintah masih harus menjaga anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada nominal tersebut.
"Memang ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus kita jaga di angka Rp502 triliun," kata Susiwijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Susiwijono mengatakan, hingga saat ini keputusan terkait harga BBM subsidi masih terus dibahas. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan banyak aspek, sehingga pembahasannya harus menyeluruh.
"Nanti kan harus dikomunikasikan karena menyangkut ke aspek transportasi misalkan dengan Pak Menhub. Kemudian karena masih ada bantalan sosialnya, nanti harus bicara dengan Bu Mensos. Kemudian harus menyampaikan ke publiknya bagus, harus bicara dengan Pak Kominfo," ujar Susiwijono.
Berita Terkini Lainnya
