Ini Alasan Partai Buruh Minta Dirjen Pajak Dicopot
Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal di depan Gedung Kemnaker, Jakarta. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak Kemenkeu), Suryo Utomo menunjukkan sikap kurang patut sebagai pejabat negara.
Hal itu yang kemudian jadi alasan Partai Buruh menuntut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencopot Suryo dari jabatan Dirjen Pajak.
"Ternyata dari beberapa viral media sosial, Dirjen Pajak dan beberapa eselon III, II, dan I flexing, melakukan pamer kekayaan, penggunaan motor gede itu salah satu bentuk flexing. Copot Dirjen Pajak karena akan mengerupsi, mereduksi kepercayaan rakyat untuk membayar pajak," ucap Said saat ditemui di tengah unjuk rasa Partai Buruh di Gedung Direkrorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (10/3/2023).
Baca Juga: Unjuk Rasa di Depan Gedung DJP, Partai Buruh: Copot Dirjen Pajak!
1. Menyakiti hati masyarakat
Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Said menambahkan, perilaku pejabat Kemenkeu seperti Suryo dan anak buahnya tersebut menyakiti hati masyarakat, terlebih mereka yang memilliki pendapatan pas-pasan.
"Perilaku pejabat negara yang seperti ini menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat," ujar dia.
Perhatian Partai Buruh terkait pajak bukannya tanpa alasan, sebab salah satu platform perjuangan Partai Buruh adalah pajak untuk kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Sri Mulyani Panggil Dirjen Pajak, Interogasi soal Hartanya
2. Respons Kemenkeu
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Editor’s picks
Juru Bicara Kemenkeu, Yustinus Prastowo pun angkat suara soal tuntutan Partai Buruh tersebut. Menurut Prastowo, pencopotan pejabat eselon I seperti Suryo tidak bisa dilakukan sembarangan.
Ada mekanisme tersendiri yang dimiliki Kemenkeu sebelum mencopot seorang dirjen.
"Ada mekanismenya juga, bagaimana seorang pejabat eselon I itu diangkat dan diberhentikan. Semua ada mekanismenya, kita ikuti saja," ucap Prastowo.
Baca Juga: Partai Buruh Minta Dirjen Pajak Dicopot, Begini Respons Kemenkeu
3. Suryo Utomo berprestasi dalam dua tahun terakhir
Ilustrasi Penerimaan Pajak. (IDN Times/Arief Rahmat)Terkait Suryo, Prastowo mengatakan bahwa dia merupakan sosok yang berperan dalam meningkatkan target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu tentu menjadi prestasi tersendiri bagi Suryo dan membuat dia tidak bisa dicopot begitu saja lantaran kasus yang ada saat ini.
"Kalau kita lihat, Suryo Utomo kan dalam dua tahun terakhir justru mencapai target penerimaan. Jadi kita juga mesti obyektif, jangan sampai ada satu kasus dan dikait-kaitkan. Kita harus fair. Kalau masalah pribadi, ya mari kita proses hukum yang bersangkutan, baik pidana, tipikor, dan lain-lain," tutur Prastowo.
4. Partai Buruh gelar unjuk rasa di depan Gedung DJP
Aksi unjuk rasa Partai Buruh di depan Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh melakukan unjuk rasa di depan Gedung DJP Kemenkeu pada Jumat (10/3/2023). Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh terkait dengan permasalahan perpajakan di Indonesia.
Salah satu permasalahan tersebut adalah pejabatan di lingkungan Kemenkeu yang gemar pamer harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan triliun.
"Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya," kata Said.
Berita Terkini Lainnya
