Pemerintah Dinilai Masih Bisa Korbankan Defisit APBN agar BBM Tak Naik
ilustrasi pegawai SPBU Pertamina. (Dok. Pertamina)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengkritisi pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menyebutkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah terakhir dari pemerintah.
Menurut Piter, pemerintah masih punya banyak opsi selain menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengalihkan subsidi BBM. Salah satunya adalah tidak menaikkan harga BBM tersebut.
"Saya tidak sependapat dengan pemerintah kalau opsi ini adalah yang terakhir. Masih ada opsi lain yang masih bisa ditempuh, termasuk opsi tidak menaikkan harga BBM subsidi dan membiarkan beban APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) melonjak," ujar Piter kepada IDN Times, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Angkutan Umum Semakin Terpukul dengan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
1. Korbankan defisit APBN
IDN Times/Arief RahmatPiter menambahkan, berdasarkan perhitungannya, anggaran subsidi BBM akan bertambah menjadi Rp700 triliun dari sebelumnya Rp502,4 triliun jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan.
Hal tersebut kemudian akan berdampak pada tekor atau defisit APBN tahun ini yang bisa berada di level empat persen. Piter meyakini, APBN 2022 masih mampu mengatasi defisit pada level tersebut.
"Menurut saya, APBN masih sanggup memikul beban defisit APBN empat persen karena masih dipayungi UU Nomor 2 tahun 2020. Tantangannya memang ada di tahun 2023, tapi pemerintah juga masih punya peluang menerbitkan perppu kembali agar defisit masih bisa di atas tiga persen. Artinya masih ada opsi-opsi lain selain menaikkan harga BBM subsidi," tutur Piter.
Baca Juga: Demokrat DKI Kritik Kenaikan Harga BBM, Orang Miskin Diprediksi Tambah
2. Pemerintah mesti punya prioritas ke masyarakat
Ilustrasi konsumen membeli BBM jenis di SPBU. (Dok. Pertamina)Editor’s picks
Alih-alih memperbaiki beban APBN saat ini, pemerintah justru dinilai Piter mesti memprioritaskan masyarakat. Hal tersebut juga secara langsung menjaga pemulihan ekonomi.
"Sekarang ini dipertimbangkan prioritasnya. Kalau saya lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat miskin dan menjaga kelangsungan pemulihan ekonomi," kata dia.
Kendati begitu, Piter mengakui beban APBN adalah sebuah masalah tersendiri bagi pemerintah. Namun, perbaikan terhadap beban APBN seharusnya tidak dilakukan saat ini.
"Beban APBN adalah masalah, tapi memperbaiki beban APBN seharusnya tidak dilakukan sekarang ini. Risikonya terlalu besar," ucapnya.
3. Jokowi sebut kenaikan harga BBM subsidi pilihan terakhir pemerintah
Presiden Jokowi melakukan Peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW, Kabupaten Poso, pada Jumat (25/2/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggaran subsidi BBM sebagian dialihkan untuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).
Dia menjelaskan bahwa sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini subsidi BBM cenderung dinikmati oleh kalangan mampu.
"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.
Setidaknya pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak dunia.
"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun," tambahnya.
Baca Juga: BBM Naik, Warga Jogja Minta Megawati 'Jewer' Jokowi
Berita Terkini Lainnya
