Strategi Pelindo Cegah Korupsi di Pelabuhan
Ilustrasi aktivitas di pelabuhan. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pelabuhan menjadi salah satu tempat yang rawan terjadinya berbagai macam kejahatan, terutama korupsi. Hal itu bahkan menjadi rahasia umum dan melibatkan petugas-petugas di pelabuhan.
Oleh sebab itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pelabuhan, yakni PT Pelindo berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan menerapkan digitalisasi.
"Pelindo terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui digitalisasi di semua lini operasi. Saat ini, nyaris semua aktivitas dan operasional tercatat, terekam, atau terdokumentasi, dengan baik. Manajemen juga memiliki perangkat aturan dan sistem untuk meminimalisir berbagai kemungkinan kecurangan dan praktik korupsi di lapangan," kata Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono dalam pernyataan resmi yang diterima IDN Times, Kamis (17/8/2023).
1. Sinergi dan kerja sama
Aktivitas di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) sebagai Sub-Holding dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Dok. Pelindo)Pelindo memiliki kepentingan memperkuat forum konsolidasi guna mewujudkan komitmen perseroan menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih.
Namun, mengingat begitu banyak lembaga atau institusi lain yang bekerja di pelabuhan, maka diperlukan sinergi dan kerja sama untuk mewujudkannya.
Menurut Arif, di Pelabuhan Tanjung Priok banyak instansi pemerintah yang bekerja dan beroperasi seperti Otoritas Pelabuhan, Kantor Syahbandar, Bea Cukai, kepolisian, TNI, dan lembaga lainnya. Selain itu, ada ratusan perusahaan yang menjadi pemangku kepentingan di pelabuhan.
"Oleh karena itu, perlu sinergi bersama. Pelindo kembali menegaskan komitmen mewujudkan pelabuhan bersih dan transparan, yang pada ujungnya membantu mengurangi biaya logistik nasional," papar Arif.
Baca Juga: Gandakan Kapasitas Pelabuhan Belawan, Pelindo Gandeng Perusahaan Dubai
2. Pemerintah serius tangani korupsi
Ilustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)Di sisi lain, Menkopolhukam, Mahfud MD, menyatakan sejak era reformasi pemerintah serius memerangi korupsi. Hal ini diimplementasikan lewat perubahan sejumlah regulasi untuk mempersempit ruang tindak korupsi.
Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga baru yang akan menghalangi korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Komisi Yudisial (KY)
"Manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah separuh dekade pembentukan lembaga-lembaga tersebut," katanya.
3. Kasus kejahatan lain juga kerap terjadi di pelabuhan
6 tersangka kasus TPPO yang diringkus Ditreskrimum Polda NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)Selain korupsi, banyak kejahatan lain terjadi di pelabuhan. Kejahatan tersebut biasanya perdagangan orang dan kehadiran kapal-kapal ilegal.
Terkait penangkapan kapal ilegal, kerap kali syahbandar melepaskannya begitu bersandar di pelabuhan dengan alasan protokol internasional.
"Begitu mendengar ini, kami di pusat memerintahkan supaya jangan dilepas. Tangkap dan adili dulu menurut hukum di Indonesia. Protokal internasional itu kan administratif dan sangat teknis. Hal yang ingin kami hentikan adalah substansi kejahatannya," ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Gandakan Kapasitas Pelabuhan Belawan, Pelindo Gandeng Perusahaan Dubai
Berita Terkini Lainnya
