Rontoknya Rupiah dan Tekanan APBN, Sinyal Bahaya bagi Ekonomi RI?

Pemerintah dilihat terjebak dalam dilema besar untuk menarik minat investor agar tetap bertahan di pasar domestik. Salah satu strategi yang diambil adalah dengan mendorong penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan imbal hasil (yield) yang sangat tinggi, bahkan diprediksi bisa menembus angka 7 persen.

Namun, langkah ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, yield tinggi bisa menarik modal masuk, tetapi di sisi lain, hal ini menjadi beban bunga utang yang sangat nyata bagi APBN.

“Kalau beban bunga utang yang makin berat tahun ini mungkin bisa napas tuh, tapi defisitnya kan sudah hampir 3 persen. Nah, tahun berikutnya dengan beban bunga utang yang semakin berat mau ditutup dengan apa? Dengan penerbitan utang baru lagi?," ujar Bhima.

Kondisi "gali lubang tutup lubang" itu dikhawatirkan akan membuat keseimbangan primer semakin melebar dan membuat postur fiskal Indonesia menjadi tidak produktif, serta rentan terhadap guncangan.

Tekanan tidak hanya berhenti pada beban bunga, tetapi juga merembet ke sektor perbankan domestik. Ketika pemerintah secara jor-joran menerbitkan SBN dengan imbal hasil tinggi untuk menyedot dana, terjadi fenomena di mana dana perbankan ikut terserap masuk ke surat utang negara tersebut.

Hal itu menciptakan persaingan perebutan dana yang berpotensi membuat likuiditas di sektor riil menjadi kering.

“Pemerintah sepertinya ya kalau saya lihat itu akan mendorong penerbitan SBN dengan imbal hasil yang lebih tinggi lagi. Bahkan, mungkin menembus lebih dari 7 persen, dan ini akan jor-joran untuk menyedot dana domestik tapi juga dari perbankan juga akan pindah ke SBN,” ujar Bhima.

Kondisi itu diperparah dengan realita bahwa per April hingga Mei 2026, cadangan devisa kita terus mengalami tren penurunan, menyentuh angka terendah sejak pertengahan 2024. Penurunan cadangan devisa itu membatasi ruang gerak Bank Indonesia (BI) untuk melakukan intervensi pasar secara agresif guna menstabilkan rupiah.

Akibatnya, kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia pun ikut tergerus. Ketidakpercayaan terhadap kebijakan fiskal ini akhirnya memicu capital outflow atau larinya modal asing keluar dari Indonesia, yang secara otomatis memberikan tekanan ganda bagi pergerakan nilai tukar rupiah.

“Jadi capital outflow udah terjadi kan, Rp40 triliun lebih menguap dari pasar modal dalam bentuk net sales asing dari mulai Januari sampai hari ini. Jadi memang itu sudah terjadi tekanan dari sisi pasar keuangan, ada faktor distrust terhadap kebijakan fiskal terutama, dan kebijakan Presiden Prabowo ini,” tutur Bhima.

Dengan posisi nilai tukar rupiah yang sempat melampaui angka Rp17.500 per dolar AS—jauh melampaui asumsi APBN di angka Rp16.500—beban utang luar negeri secara otomatis membengkak dalam denominasi rupiah.

Jika tata kelola manajemen fiskal tetap mengandalkan utang dengan bunga tinggi tanpa adanya perbaikan efisiensi belanja, Indonesia menghadapi risiko nyata berupa penurunan rating surat utang dari lembaga internasional.

Bhima mengatakan, manajemen fiskal yang terlalu bertumpu pada utang ini patut dipertanyakan. Jika defisit terus dipaksakan dan risiko gagal bayar (yang tercermin dari kenaikan Credit Default Swap) terus meningkat, maka rupiah akan semakin sulit untuk bangkit.

"Maka defisit keseimbangan primernya bisa semakin besar dan itu membuat fiskal bukan hanya gak produktif tapi rentan. Nanti risiko adanya penurunan rating surat utang itu bisa jadi konsekuensinya dan rupiahnya bisa makin lemah," tutur Bhima.

Pada akhirnya, masyarakat luas yang akan merasakan dampaknya, melalui kenaikan biaya hidup, dan ancaman pemutusam hubungan kerja (PHK) yang kian nyata akibat melambatnya roda ekonomi sektor riil.