Rosan Bingung Menkeu Ogah Tanggung Utang Whoosh: Kita Lagi Evaluasi

Rosan mengatakan, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria masih mempertimbangkan banyak opsi terkait penyelesaian utang Whoosh. Rosan menuturkan, Danantara bekerja secara terstruktur dan terukur dalam menentukan opsi yang akan dipilih.

"Kalau kita kan sistem pekerjaannya seperti itu, jadi semuanya itu terstruktur, terukur. Kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Kita sih sistem pekerjaannya seperti itu," tutur Rosan.

Adapun salah satu opsi yang disampaikan Dony ialah membagi sebagian beban utang proyek Whoosh dengan APBN. Usulan itu diajukan Dony kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam skemanya, Dony mengusulkan agar infrastruktur Kereta Cepat diserahkan kepada pemerintah. Dengan demikian, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan aset (asset-light).

Jika disetujui, utang prasarana sebesar 6,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp111,10 triliun (kurs Rp16.583 per dolar AS) akan dialihkan menjadi tanggungan negara melalui APBN.

Rosan memastikan, dalam penyelesaian utang Whoosh ini, pihaknya akan berdiskusi dengan banyak kementerian.

"Memang ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi ya harapnya kita kan biasanya duduk dulu, kita evaluasi, opsi mana yang terbaik," ucap dia.

Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tak akan menanggung sebagian utang Whoosh melalui APBN. Menurutnya, tanggung jawab penyelesaian utang seharusnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara, yang menaungi sejumlah BUMN, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai salah satu pemegang saham KCIC.

“Yang jelas, saya belum dihubungi terkait masalah ini. Tapi KCIC sekarang kan di bawah Danantara, ya? Kalau sudah di bawah Danantara, mereka seharusnya sudah punya manajemen sendiri, dividen sendiri,” ujar Purbaya dalam Media Briefing APBN 2026 di Novotel, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Danantara mengelola dividen yang mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun. Dengan jumlah sebesar itu, menurutnya, seharusnya dana dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia mampu digunakan untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat tanpa perlu melibatkan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Struktur pengelolaan melalui Danantara dirancang agar entitas seperti KCIC tidak lagi sepenuhnya bergantung pada intervensi dan pendanaan negara. Pengelolaan investasi oleh Danantara dimaksudkan untuk mendorong kemandirian korporasi BUMN dan mengurangi ketergantungan pada APBN, terutama dalam hal pembiayaan proyek-proyek strategis.

"Jangan kita lagi yang (menanggung). Karena kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government," ujarnya.